MEMO online, Sumenep – Meski Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memiliki ladang migas yang melimpah, dan sudah ada beberapa titik yang diproduksi, namun kabupaten yang ada di ujung timur pulau Madura ini, belum mampu menekan angka tenaga kerja ilegal (TKI), yang terus menjamur setiap tahunnya.
Sebagaimana catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Sumenep, dalam setiap tahunnya angka TKI ilegal dari kabupaten penghasil migas ini, terus alami peningkatan.
Padahal, dari ribuan TKI ilegal yang mengais reseki ke luar negeri, selalu ada yang dideportasi ataupun dipulangkan paksa.
Namun, bagi masyarakat Sumenep, peristiwa tersebut bukanlah masalah, dan tidak perlu ditakuti.
Bahkan mereka beralibi, lebih baik menjadi pekerja di luar negeri (TKI red), daripada hidup melarat di Sumenep, yang dikelilingi sumur migas.
"Meningkat terus," kata Mohammad Fadillah, Kepala Disnakertrans Sumenep, Jum’at (1/12/2017).
Menurutnya, sepanjang tahun 2017 yang tercatat TKI asal Sumenep sekitar 200 orang, sementara yang dideportasi mencapai sekitar 100 orang. Mereka menjadi TKI rata-rata di Malaysia dan Arab Saudi.
Sementara salah satu faktor menjamurnya TKI di Sumenep, karena sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Selain itu karena mempunyai kerabat di negera lain yang menjanjikan akan penghasilan yang cukup besar.
Selain itu karena tidak mempunyai keahlian atau kompetensi. Sehingga mereka merasa takut melalui jalut resmi.
Padahal kata mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, menjadi TKI ilegal mempunyai resiko cukup berat. Sebab, di negara lain operasi kepada TKI terus dilakukan setiap saat. Apabila tidak dilengkapi surat resmi pasti dideportasi, seperti pasport dan lainnya.
"Kalau memakai jalur resmi pasti lebih aman. Kami fasilitasi, mulai pembuatan pasport dan yang lain," jelasnya.
Mengapa tidak terpantau?, karena TKI ilegal sering menggunakan jalur laut melalui pelabuhan tikus. Jika menggubanakan jalur udara dipastikan akan terpantau.
Untuk itu kedepan Disnakertrans akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak lagi menjadi TKI ilegal. Bahkan disetiap kecamatan pihaknya telah memasang bener yang bertuliskan "Stop TKI Ilegal".
"Sosoalisasi terus kami lakukan kedepan," tegasnya. (Ita/diens)