![](/img/full/?file=uNewsIMG-1563c198e5e163f_1673631973.jpg)
MEMOonline.co.id, Papua Barat - Sejak awal tahun 2023, hiruk-pikuk bahkan tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan bahkan meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.
Namun hiruk-pikuk tuntutan untuk mereshuffle kabinet yang semula terdengar keras, sekarang mulai sayup-sayup meredah.
"Apakah ini pertanda orang-orang terdekat Presiden Jokowi sudah mengetahui, bahwa sebenarnya Pak Jokowi sudah tak berhasrat lagi untuk mereshuffle kabinetnya? tentunya itu akan menjadi pertanyaan besar," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Provinsi Papua Barat Dominggus Yable, Jum'at (13/1/2023) malam.
"Tentunya kita semua paham bahwa bapak Jokowi bukanlah presiden yang kalau mau bersikap dan bertindak hanya berdasarkan suasana batinnya sendiri, melainkan semata karena kebutuhan yang mendesak dan yang diketahuinya dari kehendak mayoritas rakyat Indonesia".
"Tentunya yang kita amati bersama bahwa masalah pertanian misalnya, ada petani yang kecewa sementara Menteri terdekat Presiden Jokowi mengemukakan tentang problem para petani di daerah yang selalu tidak beruntung dan menjadi korban kebijakan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian".
"Menurut saya Menteri Pertanian kelebihan spekulasi dalam setiap momen, terutama terkait asumsi liar bahkan tidak bermutu. Bagaimana bisa tiap musim panen para petani padi panennya berlimpah, namun harganya bisa murah karena permainan tengkulak," ujar Dominggus.
"Namun anehnya harga beras di pasaran justru tinggi. Bulog tidak mau menerima hasil panen padi dari petani jika stoknya terbatas, padahal tidak semua petani sawahnya berhektar-hektar, hingga padinya bisa beratus-ratus atau beribu-ribu ton".
"Sebenarnya Indonesia bahkan harus menjadi negara Pengekspor Terbesar, bukannya malah Pengimpor Beras. Itu Artinya Menteri Pertanian tidak mampu menemukan solusi yang tepat, selain banyak berasumsi,"
"Coba amati bagaimana terkait harga pupuk dan obat hama padi yang ada di pasaran. Selain mahal juga sering langka dan sulit didapat petani," tukas Dominggus.
"Ada Kartu Tani untuk beli pupuk subsidi tapi pengaturannya juga sering kacau balau. Kartu Tani yang sudah mati masa berlakunya namun masih bisa digunakan oleh tuan-tanah yang sawahnya berhektar-hektar. Sedangkan petani yang sawahnya sedikit malah tidak dapat. Ini kan sebenarnya keliru dan tidak logis bahkan sekali lagi, kacau balau".
Dengan demikian, sebut Dominggus, akibatnya petani kecil tidak mendapat keadilan, ongkos produksi sawah membengkak. Sedang harga jual padi ketika panen tiba, harganya anjlok.
"Ini fakta riil yang terjadi, dan sudah banyak proplem besar lain petani yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga saran saya, Menteri Pertanian seharusnya tau diri dan lebih terhormat lagi jika mengundurkan diri," tegas Dominggus.
"Presiden Jokowi tiba diberbagai daerah dan banyak bertanya pada warga yang mayoritas berprofesi petani dan pedagang. Tentu banyak keluhan yang didengar langsung oleh Presiden Jokowi bahkan mendengar secara langsung suara para petani dan pedagang. dan apa yang disampaikan pada Presiden melalui beberapa menterinya pastilah sesuai kenyataan di lapangan".
"Sudah menjadi rahasia umum, bukannya Menteri Pertanian selama ini tentu sangat tahu kondisi riil petani di lapangan untuk membantu para petani terhindar dari kerugian di masa panen padi, tetapi malah gila-gilaan mau membantai petani melalui impor beras".
"Ini kan sebenarnya bukan sosok yang demokratis, melainkan sosok bajingan yang dipercayakan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri pertanian," sebut Dominggus Yable.
"Menurut data yang saya baca dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 301, 7 ribu ton pada periode Januari hingga Oktober 2022, yang nilainya mencapai US $ 137,42 juta," ungkapnya.
"Dan Bulog mengatakan sebanyak 300 ribu ton beras impor bakal masuk ke Indonesia pada Februari 2023 yang didatangkan dari Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan. Sementara itu pula, Bulog juga sudah meneken kontrak impor".
"Sebenarnya sangat gila, ini menteri dari perwakilan NasDem ini mengikuti bisikan siapa sebenarnya. Apakah Presiden Jokowi ataukah Surya Paloh. Kalau mengikuti instruksi Presiden Jokowi rasanya sangat mustahil," heran Dominggus Yable.
"Pun demikian dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Bagaimana bisa menteri dari perwakilan NasDem ini masih bisa bertengger di jajaran kabinet? Masih kurang apalagi rakyat memblejeti tumpukan dosa-dosa besar politiknya. Data identitas pribadi jutaan rakyat yang sangat rahasia, bocor dan diperjual belikan secara bebas oleh para hacker luar negeri".
"Penipuan dan perjudian online marak dimana-mana sehingga banyak rakyat stres, putus asa dan gantung diri, seperti banyaknya korban pinjaman online yang terus diintimidasi. Semua modus kejahatan itu berawal dari komunikasi celuler, namun apakah Menkominfo mau bertanggung jawab secara moril terhadap itu semua yang terjadi atau tidak".
"Sesungguhnya mereka berdua ini layak bahkan sangat pantas untuk direshuffle oleh Presiden. Bahkan sangat mendesak. Selain tentunya beberapa menteri dan wakil menteri yang tidak layak lagi mengemban tugas, juga seharusnya sesegera mungkin direshuffle, sebab jika tidak maka Indonesia akan segera digulung oleh badai resesi ekonomi dunia".
"Kasihan sekali menteri-menteri lainnya yang sudah banting tulang, peras otak, peras keringat hingga dilarut malampun masih melayani dan berfikir bagaimana berbagai macam program atau Visi Misi Presiden Jokowi yang visioner dan pekerja keras itu".
"Semestinya dibantu juga dengan kerja keras dan cerdas oleh para pembantunya yaitu, para menterinya. Jangan malah dibiarkan bahkan dibantai nama baiknya (presiden) hanya karena kebijakan oknum menteri yang salah kaprah, salah alamat dan bajingan yang tidak paham. Sehingga layak diganti".
"Saya sebagai bagian dari rakyat yang non stop mengikuti perkembangan keadaan baik di daerah maupun pusat dari periode ke periode, dari presiden ke presiden semenjak 2019 bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai saat ini, sudah berulang-ulang kali mengingatkan untuk sesegera mungkin mereshuffle kabinetnya yang tidak cakap bekerja".
"Saya sebagai salah satu aktivis dari Tanah Papua, sampai saat ini masih bertanya. Indonesia pada umumnya dan terlebih khusus di Tanah Papua, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo)? Faktanya di daerah-daerah terpencil di Tanah Papua masih sangat sulit terkait jaringan yang tidak memadai".
"Didengar dan dilaksanakan syukur, tidak didengar dan tidak dilaksanakan juga tidak jadi masalah. Toh Aktivis Gerakan Sosial seperti saya sudah terbiasa dibontang-banting oleh sebuah kebijakan yang kasar dan tak berkeadilan".
"Pak Presiden Jokowi, sekali lagi saya sampaikan, bahwa masih banyak stok calon menteri dan wakil menteri yang bisa bapak andalkan. Mohon pertimbangkan mereka untuk diakomodir dalam kabinet," tutur Dominggus.
"Ada Budiman Sudjatmiko Aktivis 98 yang menjadi bintang perlawanan diperistiwa kerusuhan Kudeta 27 Juli (Kudatuli) 1996. Ada Adian Napitupulu Aktivis 98 yang banyak makan asam garam perjuangan mengadvokasi rakyat. Saya dengar Aktivis 98 yang satu ini paling malas untuk masuk kabinet. Bapak harus mulai memaksanya untuk masuk kabinet demi kepentingan negara," sebut Dominggus.
"Bahkan ada stok dari Tanah Papua yang sangat kaya akan pengalaman yaitu Dance Yulian Flassy yang pernah menjabat sebagai Sekda Tolikara, Sekda Sorong Selatan, bahkan Sekda Provinsi Papua hingga diberhentikan dari Sekda Provinsi Papua tanpa ada Keputusan Presiden (Keppres). Eentah karena ada kepentingan Jakarta atau ada rencana Presiden yang lain, saya kurang paham. Sehingga mohon untuk diakomodir masuk Kabinet Indonesia Maju," pungkas Dominggus.
Penulis : Bambang
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliya