Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Meninjau Lokasi Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Depo Light Rail Transit (LRT) Di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (24/4/2018).
Komisi I DPRD Jabar Tinjau Lokasi Depo LRT Di Tambun Selatan
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Meninjau Lokasi Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Depo Light Rail Transit (LRT) Di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (24/4/2018).
MEMOonline.co.id, Bekasi - Tambun Selatan - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi lahan yang nantinya akan dibangun depo Light Rail Transit (LRT) di desa Jatimulya,Kecamatan Tambun Selatan.Kabupaten Bekasi,Selasa (24/4/2018).
"Kedatangan kami hanya ingin melihat dari dekat lokasi lahan yang nanti akan dibangun LRT,”kata Diding Saifudin Zufri, anggota DPRD Jabar.
Selain itu, lanjutnya, menyerap aspirasi warga yang menolak pembangunan LRT.
“Dalam hal pembebasan lahan masih perlu di cari titik temunya. Karena masih ada informasi yang terputus," kata anggota dewan PKB ini.
Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat langsung diberondong keluhan dan pernyataan sejumlah warga. Namun rombongan komisi Informasi DPRD Jabar mengapresiasi keluhan warga.
"Alhamdulillah tidak ada masalah. Warga mendukung proyek-proyek pemerintah, namun warga hanya meminta transparan, jelas dan dapat di pertanggungjawabkan serta tidak ada kepentingan orang perorang," tambah Diding.
Diding menambahkan, Komisi I akan mengkonfirmasi perusahaan Adhi Karya terkait penolakan warga terhadap penetapan lokasi depo LRT yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1997 dimana disebutkan bahwa penetapan lokasi depo LRT berada di Desa Setia Darma.
” Dalam hal ini menurut warga bukan terletak di wilayah Keluarahan Jatimulya,” ujar Diding.
Sondi Silalahi, salah satu warga mengaku belum ada transparansi dari pemerintah terkait proyek negara termasuk juga site plan dalam penetapan lokasi depo LRT.
"Warga meminta proyek nasional itu harus dilakukan secara transparan," katanya.
Sondi menuturkan, tanggal 16 Oktober 2017 warga telah melakukan demo ke kantor BPN guna klarifikasi yang sebelumnya pada Juli lalu ada peningkatan status tanah. Namun BPN Kabupaten Bekasi mengatakan ada status quo. (Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sukses Turunkan Angka Kemiskinan, Bukti Nyata Komitmen Bupati Fauzi Pada Kesejahteraan Masyarakat Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, membuktikan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Berdasarkan data...
Gelar Pleno Perdana, PWI Hasil KLB Fokus Silaturahmi dan Penguatan Kepengurusan
MEMOonline.co.id, Jakarta- Rapat pleno perdana Pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) digelar di Jakarta pada Rabu (18/9/2024), tepat...
Kedapatan Bawa Narkoba, Warga Pamekasan Ditangkap Polisi di Sampang
MEMOonline.co.id, Sampang- Jajaran Polres Sampang menangkap seorang pria berinisial IK (49), warga Paonjenan Timur, Kecamatan Batu Marmar, kabupaten...
Begini Harapan Bupati Fauzi Saat Meresmikan Graha Wiyata MAN Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, meresmikan Graha Wiyata MAN Sumenep pada Selasa...
PDAM Tirta Kahuripan Apresiasi Pelanggan Setia di Hari Pelanggan Nasional 2024
MEMOonline.co.id, Bogor- Jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyapa para pelanggan teladan di Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta...
Komentar