Foto: Ilustrasi Rekrutmen KPPS
Diduga Ada Pesanan Khusus Terselubung, Rekrutmen KPPS di Desa Prenduan Sumenep Penuh Rekayasa
Foto: Ilustrasi Rekrutmen KPPS
MEMOonline.co.id, Sumenep- Setelah sebelumnya dihebohkan dengan pemberitaan terkait dugaan kecurangan dalam proses perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura pada Selasa, (26 Desember 2024) kemarin, per hari ini, Senin, (01 Januari 2024), kasus tersebut kian memanas.
Hal itu ditengarai, ada dugaan pesanan khusus terselubung dari atas (baca: dari KPU, PPK hingga PPS red.) Untuk pengamanan suara salah satu calon di Pilpres maupun di Pileg pada pemilu serentak di bulan Februari 2024.
Sehingga pelaksanaan rekrutmen KPPS penuh rekayasa, dan warga yang ingin mendaftar KPPS, diharuskan mengikuti pengarahan terstruktur dari petugas diatasnya.
Salah satu warga Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, yang namanya minta disamarkan dan sebelumnya hendak mendaftarkan diri sebagai bagian dari petugas KPPS, harus puas menelan kekecewaan karena gagal mendaftar.
Bagaimana tidak, setelah sebelumnya mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan informasi tempat pendaftaran, kemudian diperparah dengan pernyataan dari calon petugas yang gagal mendaftar bahwa di balik itu ada persyaratan khusus yang dikatakan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa bersangkutan.
"Dan lagi Kak, pas kemarin mau daftar itu, Ketua PPSnya bilang kalau mau daftar KPPS harus ikut ini," tuturnya dalam susulan pesan suara yang disampaikan kepada tim media ini.
Dikatakan sebagai upaya kongkalikong dan bertindak tidak jujur dalam proses perekrutan, lantaran ada persyaratan yang dikhususkan dengan menyeret salah satu calon legislatif (caleg) agar dipilih di luar syarat yang seharusnya diberlakukan bagi calon petugas KPPS.
"Jika tidak milih calon yang ini dapil sekian, wes saya nggak bisa jadikan kamu di KPPS," lanjutnya.
Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa Ketua PPS desa bersangkutan juga berangkat dari caleg tersebut yang secara otomatis ketika ingin menjadi Ketua KPPS juga harus mengikuti Ketua PPS dengan memilih caleg itu di Pemilu 2024 mendatang.
Tidak selesai hanya dipersoalan ketidaktransparanan terkait tempat pendaftaran dan persyaratan memilih caleg tertentu, penyetoran berkas persyaratan bahkan masih diterima hingga H+2 hari pendaftaran ditutup.
"Dan untuk administrasi kan ada tes kesehatan dan materai, itu yang nanggung dari panitia PPS. Kita disuruh bayar 100 dan terima beres,".
"Banyak teman-teman rencananya pengen daftar KPPS, bahkan sudah ada yang buat surat keterangan sehat dari Puskesmas tapi juga sama. Katanya tidak tahu tempat pendaftarannya dimana sampai pendaftaran ditutup akhirnya ga jadi daftar," tutupnya.
Penulis : Elok Andriani
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
KPU Bangkalan Tetapkan 764.886 Pemilih Dalam DPT Pilkada 2024
MEMOonline.co.id, Bangkalan- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan daftar pemilih...
Sambutan Hangat Masyarakat Kobar untuk Sosialisasi Pasangan ASRI dalam Pilkada Kalteng 2024
MEMOonline.co.id, Pangkalan Bun- Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyambut hangat sosialisasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur...
Akhirnya ! Begal Payudara yang Meresahkan Masyarakat Jember Ditangkap
MEMOonline.co.id, Jember- Keresehan warga Jember khususnya kaum Hawa terjawab sudah ketika Polisi bergerak cepat mengamankan seorang yang diduga...
Gegara Konflik Lahan, Proyek Rehabilitasi Gedung SMPN II Pasongsongan Dihentikan Ahli Waris
MEMOonline.co.id, Sumenep- Proyek rehabilitasi gedung SMPN II Pasongsongan terpaksa dihentikan setelah ahli waris pemilik lahan, Taufik, melakukan...
Terdakwa Kasus Persetubuhan anak Dibawah Umur Jalani Sidang Kedua
MEMOonline.co.id, Lumajang- Kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan terdakwa Mistur warga Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, memasuki sidang...
Komentar