![](/img/full/?file=uNewsIMG-1065b605d52204f_1706427861.jpg)
MEMOonline.co.id, Pamekasan - AA La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, Sabtu (27/1/2024).
Dalam acara dialog kebangsaan “Kembali ke Naskah Asli UUD ‘45 yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia La Nyalla Center di Pamekasan itu, La Nyalla menerima mandat dari Ketua Umum Masyarakat Cinta Tanah Air, Moch Hasan untuk terus memperjuangkan UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya.
Tampak hadir dalam acara, dari Lembaga Masyarakat Indonesia La Nyalla Center, Lembaga Cinta Tanah Air, Lembaga Pengawas Korupsi dan Lembaga Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI) dan Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia juga tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Moch Hasan yang sekaligus ketua panitia penyelenggara menjelaskan bahwa ada beberapa alasan lembaganya memberikan mandat kepada AA Lanyalla Ketua DPD RI tersebut.
Sejauh yang kami lihat, terang Moch Hasan, Ketua DPD RI adalah figur yang representatif dan konsisten dalam memperjuangkan kembalinya UUD 1945 ke naskah asli.
“Kami masyarakat Madura tidak akan tinggal diam dan akan berperan aktif dalam mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli. Kami mendukung penuh perjuangan AA La Nyalla Ketua DPD RI,” ujar Moch Hasan.
Selain itu, lanjut Moch Hasan, kita sependapat dengan Ketua DPD RI bahwa sejak bangsa Indonesia melakukan amandemen konstitusi sebanyak empat kali/tahap (1999-2002), ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh kelompok kapitalis.
“Demokrasi kita dibajak dan dicederai oleh oligarki sehingga menghilangkan peluang putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin,” ucapnya.
Selain itu, Moch Hasan juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan berdirinya provinsi Madura dan lembaga perbankan yang inisiasi dan sahamnya dikuasai oleh masyarakat Madura.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti pun mengatakan bahwa peta jalannya adalah dengan mengembalikan UUD 1945 ke naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian dilakukan amandemen dengan teknik addendum.
“Hal itu dilakukan agar amandemen tidak mengubah asas dan sistem bernegara Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada amandemen empat tahap pada tahun 1999-2002,” ungkap La Nyalla.
“Kita akan menyempurnakan dan memperkuat konstitusi kita dengan mengakomodasi tuntutan reformasi, yang diantaranya antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan KKN dan penegakan hukum serta HAM,” jelasnya.
Oleh karenanya, senator asal Jawa Timur tersebut menerangkan bahwa DPD RI telah menyusun dan menyiapkan kajian akademik tentang penyempurnaan dan penguatan konstitusi asli tersebut, yang nantinya akan dilakukan melalui amandemen-addendum.
Disisi lain, mengenai Presidential Threshold, La Nyalla menyebut bahwa lembaganya telah berjuang sekuat tenaga, namun dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya.
“Saya sudah memperjuangkan supaya Presidential Threshold ini nol persen, dan putra-putri terbaik bangsa yang tidak berpartai bisa memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Namun perjuangan saya dikalahkan oleh MK,” tutur La Nyalla.
Terkait soal pemekaran Pulau Madura menjadi provinsi, itu hanya kurang sedikit syaratnya, yakni provinsi harus memiliki lima kabupaten atau kota di dalam wilayahnya. Sedangkan Madura baru memiliki empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
“Jadi harus dimekarkan satu kabupaten lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Kalau itu sudah terpenuhi, maka bawa kepada saya usulannya. Itu memang tugas DPD RI. Akan saya perjuangkan, muda-mudahan segera terwujud apa yang dicita-citakan masyarakat Madura,” pungkas La Nyalla.
Penulis : Bambang
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliya