Kabar Baik, Wartawan Kini Tidak Bisa Lagi Dijerat Dengan UU ITE

MEMOonline.co.id, Jakarta- Dengan adanya pembaharuan kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers, wartawan tidak bisa lagi dijerat dengan UU ITE.

Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan seluruh pihak, “Bahwa produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah, dari perusahaan pers yang legal, tidak dapat dibawa ke ranah pidana,” ujar Wakapolri.

Wakapolri juga menjelaskan, Maka produk tersebut tidak dapat dijerat Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

"Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita) wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang berita itu benar bukan fitnah,” kata Wakapolri, Kamis 8/2/2024.

Wakapolri Komjen Pol Agus Adrianto mengatakan hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers,

“Kesepakatan yang diperbarui ini wajib dipatuhi oleh Kepolisian. Kesepakatan ini juga melindungi pemberitaan yang diproduksi oleh perusahaan pers yang diakui dewan pers. Kepolisian harus menggunakan mekanisme sengketa pers sesuai aturan yang ditetapkan Dewan Pers serta Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers. Kalau masih memungkinkan penegakan hukum itu menjadi pintu terakhir, tetapi setelah ditempuh klarifikasi, upaya mediasi para pihak, kalau sudah mentok baru diputuskan apakah penyelidikan dilanjutkan apa tidak,” kata Wakapolri.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, “Media sosial dan media massa siber adalah dua hal produk yang berbeda. Media sosial dibuat tanpa konfirmasi maupun klarifikasi. Adapun media massa siber sebaliknya.

Media perusahaan pers bisa dikonfirmasi maupun diminta klarifikasi apabila terjadi kekeliruan pemberitaan,” ujarnya.

Irjen pol Dedi Prasetyo mengatakan, “Bagi teman-teman media, semua produk yang dihasilkan dilindungi oleh undang-undang. Saat ini kecepatan informasi di media sosial bisa semua mencakup tanpa batas waktu dan wilayah. Cuma produk jurnalistik harus bisa dipertanggung jawabkan baik diklarifikasi maupun dikonfirmasi,” tuturnya.

Sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri periode 2021-2023, Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, “Produk jurnalistik justru memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Inilah yang tidak dimiliki produk atau konten yang ada media sosial yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Kepolisian juga berharap media bahu membahu memerangi konten berbau hoaxs apalagi ditahun politik seperti ini,” pungkas Dedi.

Penulis     :    redaksi

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 07/09/2024 - 21:44

83

Ribuan Warga Jember Antusias Menonton Karnaval HUT RI ke-79 di Desa Suren, Pelaku UKM Rasakan Manfaat Ekonomi

MEMOonline.co.id, Jember- Karnaval dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 sukses menarik perhatian ribuan warga Desa Suren, Kecamatan Ledokombo,...

• 07/09/2024 - 21:23

126

Diduga Dimonopoli Satu EO, Tagline 'Bismillah Melayani' di 100 Kalender Event Sumenep 2024 Tercoreng

MEMOonline.co.id, Sumenep- 100 Kalender Event yang digagas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2024 menimbulkan...

• 07/09/2024 - 20:11

117

Ambyar !! Warna Warni Karnaval Budaya Desa Kepanjen Di Tahun Ini

MEMOonline.co.id, Jember- Masih dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember...

• 07/09/2024 - 19:53

79

Hanya Seumur Jagung, Kualitas Proyek Rabat Beton di Dusun Lengkong Toko, Jember Dipertanyakan Warga

MEMOonline.co.id, Jember- Pembangunan rabat beton di Dusun Lengkong Toko, Desa Mrawan, Kabupaten Jember, yang masih tergolong baru, kini menuai...

• 07/09/2024 - 19:30

63

Cepat Rusak, Proyek Pengaspalan Jalan di Desa Mrawan - Jember Dikeluhkan Warga

MEMOonline.co.id, Jember- Proyek pengaspalan jalan di Dusun Lengkong Toko, Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, menuai keluhan dari warga...