Waduh ! Empat Pendamping Desa di Sumenep Mokong Intruksi PA Kabupaten

MEMO online, Sumenep - Empat pendamping desa yang diketahui rangkap jabatan (dobel job) dengan penyelenggara maupun pengawasa Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terkesan mengabaikan intruksi Pendamping Ahli (PA) Kabupaten.

Buktinya, hingga batas akhir waktu pengunduran diri, Rabu (6/12/2017)  pukul 16.00 Wib. tidak satupun yang mengundurkan diri.

"Kami beri waktu hingga jam 4 (16.00) untuk mengudurkan diri. Sampai saat ini belum (ada yang mengundurkan diri)," kata PA Kabupaten Sumenep R Abdurrahman, saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya telah memanggil keempat pendamping yang dinyatakan lulus sebagai Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan.

Mereka dimintai ketegasannya untuk memilih diantara salah satunya. Jika memilih menjadi bagian penyelenggara pemilu harus mengudurkan diri sebagai tenaga pendamping dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Namun, karena belum ada yang menyatakan sikap, maka PA akan menyampaikan berita acara kepada P3MD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, jika keempat pendamping desa yang dobel job tidak mengundurkan diri.

"Besok kami kirim," jelas Abdurrahman.

Sehingga lanjut dia, kepastian status keempat pendamping desa itu, apakah akan dipecat atau yang lain menjadi tanggungjawab DPMD Provinsi Jawa Timur selaku yang mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan pendamping desa tingkat kecamatan.

"Eksekutornya P3MD DPMD Jawa Timur," tegasnya.

 Sebelumnya diberitakan, salah satu pendamping desa di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Informasinya keempat pendamping itu tersebar di tiga kecamatan, diantaranya Kecamatan Lenteng, Ambunten dan Batuputih.

Sesuai surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Konsultan Pendamping Wilayah IV Provinsi Jawa Timur, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, nomor Nomor 056/KPW-IV-JATIM/X/2017, tentang Larangan rangkap jabatan TPPMD dengan penyelenggara pemilu, PPK, Panwascam, PPS, dan PPL. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 21/11/2024 - 13:37

1011

Achmad Fauzi Sebut Investasi di Sumenep Bukan Cuma Bicara Tentang Modal, Tapi Harus Juga Memikirkan Dampak Kesejahteraannya Pada Rakyat

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat komitmennya menciptakan iklim investasi yang mendukung...

• 20/11/2024 - 22:51

1175

Dengan Konsep Pentahelix, Achmad Fauzi Siap Kembangkan Wisata Islami di Sumenep

MEMOonline.co.id, Sumenep- Calon Bupati nomor urut 02, Achmad Fauzi Wongsojudo, menggencarkan pengembangan wisata islami di Sumenep dengan pendekatan...

• 20/11/2024 - 22:28

1020

Komitmen Rawat Keberagaman, Achmad Fauzi: Jaga Harmoni Sumenep

MEMOonline.co.id, Sumenep- Kabupaten Sumenep, di ujung timur Pulau Madura, terus menjadi contoh harmonisasi keberagaman beragama di Indonesia. Bupati...

• 20/11/2024 - 22:09

1019

Terbaik Se-indonesia, Potensi Alam Sumenep Kembali Dipaparkan Achmad Fauzi pada Debat Pamungkas Pilkada

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pasangan Calon (Paslon) Nomor urut 2 Achmad Fauzi Wongsojudo - Kiai Imam Hasyim (FAHAM) Tanggapi Pertanyaan Paslon Nomor...

• 20/11/2024 - 20:29

1164

Gus Fawait Ajak Masyarakat Jember Jadi Pemilih Cerdas Agar Pilkada Berjalan Aman, Damai dan Berkualitas

MEMOonline.co.id, Jember- Calon Bupati Jember nomor urut 2, Muhammad Fawait, mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas demi mewujudkan Pilkada...