Puluhan Wartawan di Jember Bersatu Tolak RUU Penyiaran

MEMOonline.co.id, Jember- Puluhan wartawan yang tergabung dalam Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Jember bersatu menolak draf Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diinisiasi DPR.

Penolakan tersebut mereka sampaikan melalui aksi damai yang berlangsung di bundaran DPRD Jember sekira pukul 19.30 WIB pada Kamis, 16 Mei 2024.

Terdapat beberapa alasan mendasar yang dikemukakan dalam penolakan draf RUU pengganti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ini.

Mahfud Sunarjie, Sekjen IJTI Tapalkuda, mengatakan bahwa draf RUU Penyiaran ini tumpang tindih dengan UU Pers.

"Dalam RUU Penyiaran ini penyelesaian sengketa pers mau diselesaikan di KPI, padahal harusnya di dewan pers, karena itu produk jurnalistik. Itu sudah tidak benar," ucap Mahfud dalam orasinya.

Selain itu, pasal yang melarang penayangan hasil investigasi di media dalam RUU Penyiaran ini juga bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

"Revisi tersebut tidak saja mengancam kebebasan pers, tetapi juga merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses informasi yg berkualitas," ujar Mahfud.

Kemudian, Mahfud juga mengkritik keras argumentasi Komisi I DPR yang mengatakan bahwa jurnalisme investigasi mempengaruhi proses hukum.

"Argumentasi ini sulit diterima akal sehat, karena di berbagai negara demokrasi, proses pro justisia bisa berjalan bersama dengan hak masyarakat untuk menerima informasi yang berkualitas," tegas Mahfud.

Lebih jauh lagi, Mahfud menilai bahwa apabila RUU Penyiaran ini disahkan, maka hal itu akan memperkuat kekuasaan/penguasa hasil Pilpres 2024 yang diduga alergi terhadap keberadaan oposisi atau kekuatan di luar pemerintahan.

"Kalau RUU Penyiaran ini disahkan, maka tidak akan ada lagi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah," bebernya.

Senada, Dewan Kehormatan Organisasi PWI Jember, Sutrisno, bersama para jurnalis lain menyatakan keseriusannya dalam menolak RUU Penyiaran ini.

Mereka bahkan bakal terus menggauangkan penolakannya terus menerus hingga RUU Penyiaran tidak jadi disahkan.

"RUU Penyiaran terindikasi ada kepentingan pemerintah dalam memberangus kebebasan pers. Untuk itu, kami menolak keras RUU Penyiaran, terutama larangan investigasi," tegasnya.

Imam Nawawi, salah seorang perwakilan dari AJI Jember, juga mengatakan hal yang tidak jauh beda.

"Larangan jurnalisme investigasi bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) UU Pers. Jelas larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers dan merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas," pungkasnya.

Penulis     :   Zainullah

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 25/12/2024 - 19:16

584

Ikhlas Anaknya Mati Lemas di Kolam Renang Tectona, Orang Tua Bocah 10 Tahun di Sumenep 'Tolak' Otopsi

MEMOonline.co.id, Sumenep- Seorang bocah berusia 10 tahun, EA, asal Dusun Kebun Kelapa, Desa Kalianget Barat, meninggal dunia di Wisata Kolam Renang...

• 25/12/2024 - 09:31

92

Waspada DBD, Kepala Klinik Barokah Sampaikan Pesan Natal dan Tahun Baru 2025

MEMOonline.co.id, Sumenep- Kepala Klinik Rawat Inap Pratama Barokah Ambunten, Sumenep, Apt. Irra Ayundari, S.Si., mengimbau masyarakat untuk tetap...

• 24/12/2024 - 20:08

80

Optimalisasi Pelayanan Prima RSUD dr. Haryoto Lumajang Momen Natal dan Tahun Baru 2024 - 2025

MEMOonline.co.id, Lumajang- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto Lumajang, komitmen terus memberikan layanan maksimal di momen libur Natal dan...

• 24/12/2024 - 15:17

1176

Terungkap! Sosok Ibu Pembuang Bayi Tak Berdosa di Depan Masjid Al-Kautsar Sumenep Ternyata Mahasiswi

MEMOonline.co.id, Sumenep- Polres Sumenep berhasil mengungkap identitas ibu muda yang tega membuang bayinya di Masjid Al-Kautsar, Desa Pamolokan,...

• 24/12/2024 - 14:51

247

Tegas ! Pemkab Sampang Larang Party dan Pesta Petasan Saat Nataru

MEMOonline.co.id, Sampang- Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol...