Foto: tim (Kominfo)
Distribusikan Bantuan, Pemkab Lumajang Komitmen Jaga Netralitas ASN Hingga Libatkan Bawaslu
Foto: tim (Kominfo)
MEMOonline.co.id, Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial.
Menanggapi isu yang kini tengah ramai diperbincangan terkait penyaluran bantuan sosial yang disusupi stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang di Kaliboto Lor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, Retno Wulan Andari menjelaskan bahwa stiker tersebut disusupi di luar balai desa.
"Itu di luar ranah kami, karena penempelan stiker di luar balai desa bukan saat bantuan akan diberikan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu Lumajang, Bawaslu akan mendampingi desa-desa yang akan melaksanakan pendistribusian bantuan pangan," ujarnya saat dikonfimasi di kantornya, Jumat (11/10/2024).
Retno juga menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kepada warga Kaliboto Lor tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan DKPP dalam hal ini hanya berkewajiban memantau kualitas beras dan memantau bantuan sudah tersalurkan.
Retno menyadari bahwa distribusi bantuan rentan dipotisasi dan disalahgunakan. Oleh karenanya ia telah berkonsultasi dengan Bulog agar merekomendasikan penundaan distribusi.
Namun ia mengungkapkan bahwa proses penyalurannya tidak mungkin dihentikan karena sudah ada dalam time schedule penyaluran bantuan oleh PT. POS Indonesia dan Bulog.
"Saya sudah koordinasi ke bulog terkait penundaan distribusi bantuan hingga akhir November, tetapi tidak bisa kalaupun diadakan penundaan maksimal 7 hari karena berhubungan dengan ketersediaan beras, karena memang kebijakan pemerintah pusat," terangnya.
Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, Agni Asmara Megatrah menegaskan bahwa pihaknya juga komitmen menjaga netralitas dalam penyaluran bantuan sosial.
Agni menjelaskan bahwa bantuan beras yang kini ramai diperbincangkan bukan dari Dinsos P3A Lumajang, namun berasal dari Bapanas sebagaimana dijelaskan Kepala DKPP. Pihaknya juga memiliki bantuan serupa namun akan disalurkan setelah pilkada.
Ia menambahkan, mekanisme pemberian bansos berupa pemberian sembako atau beras pada Dinas Sosial PPPA sampai saat ini masih belum dapat terlaksana dikarenakan masih dalam tahapan verifikasi ulang by name by address dengan harapan bantuan tersebut tepat sasaran kepada penerima.
"Adapun pelaksanaan penyaluran bantuan akan dilakukan setelah tahapan pemungutan suara telah rampung. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan atas proses demokrasi dengan menjaga kelancara, serta menghindari politisasi, sehingga Pilkada 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses," pungkasnya.
Penulis : Mas Her
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
SMSI Sumenep Gandeng KPU Sosialisasikan Pilkada 2024 ke Komunitas Kepulauan
MEMOonline.co.id, Sumenep- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep sukses menggelar sosialisasi Pilkada Serentak 2024 dengan menggandeng Komisi...
Elektabilitas Gus Fawait Terus Meroket, Emak - Emak di Jember Siap Menangkan Cabup 02
MEMOonline.co.id, Jember- Elektabilitas Calon Bupati Jember nomor urut 2, Muhammad Fawait, kian hari semakin...
Jalan Adirasa Bebas Banjir, Infrastruktur Sumenep Makin Maju Berkat Bupati Fauzi
MEMOonline.co.id, Sumenep- Jalan Adirasa kini bebas dari banjir musiman, membawa berkah bagi warga...
Kontribusi SMA Labschool Unesa 1 Pamerkan Karya Peserta Didik di KONASPI XI 2024
MEMOonline.co.id, Surabaya- SMA Labschool Unesa 1 turut berkontribusi dalam gelaran Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XI yang...
Catatan Yayasan Damarjati Jelang Peringatan Sumpah Pemuda 2024: Lembaga Kebudayaan untuk Merajut Kebhinnekaan Indonesia
MEMOonline.co.id- Bulan Oktober identik dengan peringatan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara...
Komentar