MEMOonline.co.id, Sumenep- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Pejuang Keadilan (FPK) mengecam keras keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam kasus narkoba.
Tindakan ini dinilai mencoreng integritas lembaga perwakilan rakyat sekaligus merusak moral generasi muda.
“Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya menjadi teladan, bukan bagian dari masalah,” kata Korlap aksi FPK Hidayat, Jum'at (13/12/2024).
Oleh karenanya, Hidayat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep dan Ketua segera mengambil langkah tegas, terhadap anggota terlibat narkoba.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran seperti ini. Proses pemecatan harus dipercepat,” tegasnya.
FPK juga menyoroti lambatnya Badan Kehormatan DPRD dalam mengirimkan surat pemberhentian, yang disebut masih menunggu keputusan pengadilan. Penundaan ini dinilai hanya menambah kecurigaan publik.
FPK menyampaikan dua tuntutan utama: peningkatan disiplin anggota DPRD dan percepatan pemecatan oknum terkait kasus narkoba.
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal hingga DPRD mengambil tindakan tegas dan transparan demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pantauan media ini, peserta aksi yang berjumlah sekitar 10 orang sempat melakukan sweeping secara bergantian masuk ke gedung parlemen untuk memastikan keberadaan Ketua dan BK DPRD Sumenep.
Hal itu dilakukan lantaran tidak ada satu anggota dewa yang menemui massa aksi.
"Setelah kami cek surat pemberitahuan aksi itu baru masuk sekitar pukul 11.00 WIB tadi siang," beber Yuda, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep, kepada awak media.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak