Foto: Heddy Lugito, Ketua DKPP RI. Sumber DKPP RI
Heddy Lugito: Aduan Masuk DKPP Pasti Direspon Cepat 'Jaga Marwah Penyelenggara Pemilu
Foto: Heddy Lugito, Ketua DKPP RI. Sumber DKPP RI
MEMOonline.co.id, Yogyakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memberhentikan 66 penyelenggara pemilu sepanjang tahun 2024, data terhitung per 9 Desember 2024.
Hal itu disampaikan, Ketua DKPP Heddy Lugito dalam rapat penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun Anggaran 2024 di Kota Yogyakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
Selain memberhentikan 66 penyelenggara, DKPP juha menjatuhkan sanksi peringatan pada 253 penyelenggara lainnya. Bukan tanpa sebab, semua terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
"DKPP bukan untuk menghukum penyelenggara. DKPP sejatinya hadir, untuk menjaga marwah penyelenggara serta lembaga penyelenggara pemilu," ucap Heddy Lugito.
Dilansir dari laman dkpp.go.id, Heddy menegaskan jika DKPP merespon cepat pengaduan dugaan pelanggaran KEPP (Kode Etik Penyelenggara Pemilu). Menurutnya jika dibiarkan, bakal berdampak panjang yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat.
“Tidak semua penyelenggara yang disidang (oleh DKPP) diberi sanksi, 51 persen di antaranya justru direhabilitasi. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti disidang DKPP,” imbuhnya.
Lebih jauh dijelaskan, DKPP menerima 687 pengaduan dugaan pelanggaran KEPP di tahun 2024. Lonjakan pengaduan tercatat terjadi pada bulan Maret (98), Mei (79), Oktober (73), April (72), dan November (72) seiring dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Dalam kesempatan ini, Heddy juga mengungkapkan setidaknya ada tiga provinsi di Indonesia yang minim aduan dugaan pelanggaran KEPP. Antara lain Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Tengah.
“Kesadaran publik untuk mengingatkan kita sebagai penyelenggara Pemilu semakin tajam dan terbangun, sehingga terus menjadi sorotan,” pungkasnya.
Dilain sisi, dalam rangka mendukung penegakan KEPP, Sekretariat DKPP terus berinovasi sebagai lembaga peradilan etik melalui transformasi ke sistem digital. Langkah tersebut sebagai bentuk layanan yang lebih responsif bagi pencari keadilan.
Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan beberapa terobosan dilakukan Kesekretariatan DKPP, antara lain penerapan monitoring dashboard, penggunaan aplikasi Sietik, dan call centre 15000101.
“Penerapan monitoring dashboard, penggunaan aplikasi Sietik, dan call centre akan terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan digital bagi pencari keadilan,” tegasnya.
Penulis : Mas Her
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Viral! Kasus Asusilanya Meluas, Ketua KPU Lumajang Tutup Akses dan Blokir WhatsApp Wartawan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Pasca disorot media, Ketua KPU Kabupaten Lumajang Henariza Febriadmadja, blokir nomor WhatsApp Wartawan, Rabu...
Membanggakan, Kapolres Sumenep Berikan Hadiah Umroh Pada Anggota Berprestasi
MEMOonline.co.id, Sumenep- Polres Sumenep menggelar upacara pemberian penghargaan kepada anggota berprestasi di Lapangan Apel TRIBRATA Polres Sumenep...
Terbukti Bersalah, Kepsek Pemerkosa Anak Selingkuhan di Sumenep Diganjar 17 Tahun Penjara
MEMOonline.co.id, Sumenep- Salah satu oknum Kepala Sekolah (Kepsek) yang tega memerkosa anak selingkuhannya sebanyak 5 kali, akhirnya divonis penjara...
Polemik Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Lumajang Terus Disorot. Ini Kata Ketua DKPP RI
MEMOonline.co.id, Lumajang- Polemik dugaan perilaku asusila di Perum Grand Zam-zam Desa Labruk Lor Lumajang, November kemarin, KPU dan Bawaslu hingga...
Teken Mou dengan PD Sumekar, DKUPP Sumenep Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lewat Aglomerasi Pabrik Tembakau
MEMOonline.co.id, Sumenep- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Sumenep resmi menjalin kerja sama...
Komentar