Foto: Ilustrasi jual beli dana Pokir
Diperjualbelikan Rp 30 - 35 %, Realisasi Dana Pokir DPRD Jatim TA 2024 di Sumenep Terancam Fiktif
Foto: Ilustrasi jual beli dana Pokir
MEMOonline.co.id, Sumenep- Isu dugaan jual beli dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2024 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai disorot.
Pasalnya, dana Pokir yang turun ke Sumenep sebesar Rp 10 miliar, dikabarkan diperjualbelikan.
Tidak tanggung-tanggung, dana Pokir DPRD Jatim tersebut, diisukan diperjualbelikan Rp 30-35 % dari total dana yang dibutuhkan masyarakat.
Sehingga, realisasi dana Pokir DPRD Jatim TA 2024 yang turun ke Kabupaten Sumenep sebesar Rp 10 miliar tersebut, berpotensi di fiktip kan oleh penerima.
Sebab dana tersebut oleh Pemprov Jatim, didistribusikan langsung ke 37 rekening penerima yang ada di Sumenep.
Apalagi dana itu saat ini sudah di-silpakan oleh para Kepala Desa, dengan alasan waktunya terlalu mepet.
“Dana baru masuk menjelang tutup tahun. Kami tidak mungkin menyelesaikan proyek sebelum pergantian tahun, sehingga lebih baik kami silpakan untuk direalisasikan tahun berikutnya,” ujar sumber salah satu Kepala Desa.
Akan tetapi, keputusan ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi penggunaan anggaran yang fiktif. Dan akhirnya, sejumlah Politisi di Madura Raya mengungkapkan kecurigaan terhadap transparansi pengelolaan dana Pokir DPRD Jawa Timur tahun anggaran 2024.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, dana Pokir ini rata-rata dibeli mulai dar 30-35 persen. Kami menilai ada kemungkinan dana ini di fiktifkan jika tidak ada pengawasan ketat,” ujar salah satu politisi Madura Raya.
Ia juga menyoroti bahwa mekanisme penyaluran dana yang terlambat setiap tahun menjadi celah bagi penyalahgunaan anggaran.
“Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan, sehingga diperlukan evaluasi serius agar dana Pokir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Persoalan ini menjadi sorotan publik karena Dana Pokir seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.
Keterlambatan dan dugaan fiktif dalam penggunaan anggaran dikhawatirkan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng kredibilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
“Pihak DPRD Jatim dan pemerintah Kabupaten diharapkan segera melakukan evaluasi dan pengawasan ketat untuk memastikan dana tersebut dapat digunakan secara efektif pada tahun mendatang” ujar sumber lain menyebutkan.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Warga Desa Kecer Terima Sertifikat Tanah Gratis Melalui Program PTSL
MEMOonline.co.id, Sumenep- Warga Desa Kecer, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, menyambut gembira penyerahan sertifikat tanah gratis melalui program...
Jalan Penunjang Transportasi Tani Desa Klanting Optimal, Siap Tunjang Swasembada Pangan 2025
MEMOonline.co.id, Lumajang- Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional semakin nyata dilakukan oleh Pemerintahan Desa Klanting Kecamatan Sukodono...
Terindikasi Dikorupsi, Dana Banpol TA 2024 di Lumajang Tuai Sorotan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Alokasi dana banpol (Bantuan Politik) ke DPC Partai Hanura Kabupaten Lumajang, disorot. Bukan tanpa sebab, indikasi...
Terpilih Secara Aklamasi, Wahyudi Kembali Pimpin SMSI Sumenep Periode 2025-2028
MEMOonline.co.id, Sumenep- Wahyudi kembali dipercaya memimpin Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep periode 2025-2028. Ia terpilih...
Usung Spirit Persatuan, Hairul Anam Kembali Pimpin PWI Pamekasan untuk Periode 2025-2028
MEMOonline.co.id, Pamekasan- Hairul Anam terpilih kembali sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan periode 2025 - 2028 dengan...
Komentar