Foto: Sejumlah aktivis mahasiswa saat audiensi dengan komisi II DPRD Sumenep
Soal Kasus Pungli Retribusi Pasar, Sejumlah Aktivis Mahasiswa Sumenep Kembali Luruk DPRD
Foto: Sejumlah aktivis mahasiswa saat audiensi dengan komisi II DPRD Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Intelektual Mahasiswa (LIMA) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali luruk kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (23/7/2018).
Mereka mendesak komisi II DPRD Sumenep untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar (Pungli) retribusi yang terjadi di sejumlah pasar tradisional yang ada didaerah itu.
"Ini merupakan tindaklanjut dari pengawalan kami, karena pihak Disperindag berjanji akan memperbaiki sistem dari penarikan restribusi yang ada. Namun, sampai saat ini sistemnya tetap sama seperti yang dulu. Jadi secara tidak langsung Disperindag sudah mengabaikan adanya indikasi praktik pungli," kata Sofyan, saat ditemui di kantor Komisi II DPRD Sumenep.
Ia menilai, Nominal yang tertera pada karcis tidak sesuai dengan penarikan retribusi itu sendiri (subsidi silang). Sehingga diduga kuat adanya praktik pungli.
"Padahal, nominal yang ada di karcis Rp 1.500. Sedangkan penarikan retribusi yang ada itu bervariasi, ada yang Rp 2000 dan adapula yang Rp 3000," terangnya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi berjanji akan menindaklanjuti dugaan pungli di sejumlah pasar-pasar tradisional di Sumenep itu. Tak tanggung-tanggung ia mengaku akan terjun langsung kelapangan.
"Guna mencari data pendukung. Kalau memang benar ada indikasi pungli, maka kita catat saja dimana lokasinya, kan kita terbagi di setiap Capil," katanya.
Disinggung seputar nominal karcis dengan penarikan retribusi yang tidak sama (subsidi silang). Politisi PDIP ini menepis jika hal tersebut tidaklah benar adanya.
"Setelah kita pelajari bahwa subsidi silang ini tidak ada, meski di Perda dan Perbub tidak mengenal itu. Kalau retribusinya 100 rupiah ya harus 100 rupiah, tidak ada ceritanya 100 rupiah pas 50 rupiahnya ke Pemerintah," tegasnya.
Ia berjanji akan mempertemukan aktivis mahasiswa dengan seluruh UPT Pasar dan pihak Disperindag.
"Tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem," tukasnya. (Sya/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2
MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...
Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...
Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo
MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...
Polres Lumajang Tetapkan 'NA' Tersangka Tragedi Pembunuhan Dekat SPBU Klakah
MEMOonline.co.id, Lumajang- Polisi terus mendalami motif pembunuhan di Jalan Raya Klakah Desa Mlawang tepat di seberang jalan SPBU Klakah Minggu dini...
Diduga Hanya Numpang Program DD, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti
MEMOonline.co.id, Sumenep- Sejumlah proyek hasil Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur 2024 di Kabupaten Sumenep diduga tidak memiliki prasasti...
Komentar