MEMO online, Sumenep - Gedung DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang semula tenang, mendadak gaduh, Rabu (13/12/2017).
Pasalnya, gedung yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Sumenep itu, didatangi puluhan warga, yang ingin melakukan aksi demo, ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat. Mereka menggunakan bus mini dan mobil pribadi saat ke kantor wakilnya itu.
Kedatangan mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, baik kepada petugas keamanan maupun kepada sekretariat DPRD. Sehingga anggota DPRD saat itu sempat kebingungan adanya aksi masyarakat itu.
Namun niat untuk melakukan aksi turu jalan itu tidak sampai terjadi. Itu setelah perwakilan warga diminta untuk masuk dan menemui sejumlah anggota DPRD di ruang graha paripurna.
Setelah itu, ternyata kedatangan mereka untuk mempertanyakan bantuan hibah dan bansos sebesar Rp5,3 miliar yang tidak direalisasikan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) hingga Desember ini.
Setelah terjadi perdebatan yang cukup alot dan tidak menemikan titik temu, ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam memutuskan untuk mengunjungi kantor Dinas DKPP. Sehingga persoalan dimaksud menemukan titik terang.
"Kedatangan kami (ke kantor DKPP) untuk memfasilitasi masyarakat menemui bapak kepala dinas menanyakan agar bantuan kepada mereka bisa direalisasikan saat ini," kata ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam saat itu.
Bantuan dimaksud merupakan bantuan hibah bansos, bantuan sapi, ayam, kambing dan bantuan itik. Total bantuan Rp 5,3 M.
Sayangnya sesampainya di kantor DKPP mereka tidak ditemui oleh kepada Dinas. Karena saat itu Edi Sutrisno sedang mengikuti rapat di Kantor Pemerintah Daerah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Kepala Dinas DKPP ke kantor Bupati di Jalan Dr Cipto itu.
Anehnya, Kepala Dinas DKPP saat itu enggan menemui mereka tanpa alasan yang jelas. Dilihat dari raut wajahnya mantan Asisten Setkab itu ketakutan.
Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, akhirnya Bupati Sumenep A Busyro Karim meminta ketua Komisi II DPRD Sumenep beserta perwakilan calon penerima bantuan hibah dan bansos untuk menghadap ke ruangan Bupati.
Hanya saja orang nomor satu dilungkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep itu tidak banyak berkomintar terkait belum cairnya bantuan hibah dan bansos tersebut. Malah Busyro mengimbau persoalan itu diselesaikan di kantor DPRD. "Sudah diselesaikan saja diasa (Gedung DPRD)," kata Busyro saat dikonfirmasi media.
Atas intruksi tersebut, Ketua Komisi II bersama warga langsung menuju kantor DPRD Sumenep. Sesampainya di Kantor wakil rakyat mereka kembali berdiskusi untuk mencari titik temu persoalan tersebut. Sebab, apabila tidak segera direalisasikan, bantuan itu dipastikan akan hangus.
Sayangnya meskipun dialog itu berjalan alat, hingga akhir diskusu belum menemukan titim temu. Karena Komisi II belum bisa memutuskan karena menunggu hasil keputusan dari tim anggaran (Timgar) Setkab Sumenep. Sementara Ketua Timgar R Idris sedang di luar kota.
"Kami masih menunggu keputusan timgar, sementara saat ini ketua Timgar sedang di luar kota," jelas Uyuk sapaan akrab Nurus Salam.
Sebelumnya, Komisi II DPRD beberapa kali memanggil kepala dinas tersebut guna menanyakan tidak terealisasikan anggaran yang berasal dari APBD 2017. Hanya saja, panggilannya selalu diabaikan. (Ita/jun)