MEMOonline.co.id, Kota Batu – Lantaran masih ada satu kelompok paguyuban yang membangkang, relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kota Batu hingga hari ini, belum menemui titik temu.
Hal itu dikarenakan dari lima kelompok paguyuban PKL, satu kelompok diantaranya masih membangkang.
Seperti yang dikatakan Wakil Walikota Batu yakni Punjul Santoso bahwa sesuai dengan kesepakatan tadi siang tidak ada masalah apa-apa. Tetapi pada kenyataan di lapangan tidak sesuai.
"Ya, sesuai dengan kesepakatan tadi siang sebenarnya tidak ada masalah, dari beberapa teman atau kelompok ada yang tidak puas dengan penempatan yang disiapkan oleh pemerintah daerah," kata punjul, Rabu (25/7/2018).
Menurut Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, dari mereka (PKL) yang utamanya paguyuban dari Pasar Laron, Ringin, Kartini Atas dan Kartini Bawah kini telah mematuhi relokasi untuk sementara waktu yang diterapkan Pemkot Batu.
Namun, nyatanya dari 5 paguyuban tersebut hanya menyisakan 1, yakni PNS yang enggan untuk di relokasi sesuai aturan yang diterapkan Pemkot Batu.
"Dari 5 paguyuban para pedagang kaki lima, sudah kita atur sedemikian rupa. Dan itu untuk kebaikan mereka bersama juga nantinya. Kan, hanya untuk sementara waktu, sampai dengan menunggu Food Court rampung. Tapi, ini ada 1 paguyuban yang tetap Ngeyel (Ngotot-red), yakni Pelaku Niaga Sipil (PNS)," terang Punjul saat diwawancarai awak media. Rabu 25/7/2018) malam, usai mendata PKL.
Tak hanya itu, Wakil Walikota pun turun serta mendata dan mengecek langsung satu persartu para PKL, Ia juga menggerahkan seluruh OPD yang dibantu Polres Batu dan Dandim 0818.
"Jadi ini tadi seluruh staff mulai dari Satpol PP, kepolisian, Sekpri termasuk Pak Tentara kita suruh bantu untuk mendata ulang dan kenyataanya dari pendataan yang mendadak ini tadi ada PKL yang bukan warga Batu asli, ternyata ada orang karang ploso, Malang dan Kepanjen," ungkap Politisi PDIP kepada awak media.
Maka dari itu, Punjul akan mencarikan solusi dan mengclearkan polemik relokasi PKL tersebut.
"Besok kita clearkan dari masing masing kelompok. Yang pertama untuk pasar laron jumblahnya berapa, ivonya 125 data real ada 125 tapi kenyataan di lapangan banyak yang kosong. Kalau kosong ya gak boleh donk misalnya kosong sehari saja tidak jualan ya gak apa-apa, tetapi kalau sampai satu minggu ya harus out (keluar) dan kalau satu keluarga ada juga yang punya empat lapak seperti itu tidak boleh. Satu KK harus satu lapak. lot yg kosong-kosong harus diisi. Jadi kayak tadi ada yang kosong lalu saya tanya ini punya siapa dan dijawab saya tidak tau pak...kan gak masuk akal jadi semacam kayak ada yang ditutup tutupi," ujar Punjul.
Punjul menambahkan, karena hari ini ada semacam permintaan dari satu kelompok yang dituruti. "Pokoknya hari ini minta A kita turuti minta B kita turuti, kalau itu semua sudah enggak ya kita sebagai pemerintah ya aturanlah dan Perda yang kita terapkan. Bahwa kita sudah mau memfasilitasi mau membikinkan tempat yang representatif.
Tetapi karena untuk kepentingan perut ya kita memfasilitasi sebelum ada tempat yg representatif, tetapi kalau semua itu tidak dihiraukan dan maunya sendiri semua kelompok maksudnya tidak satu kelompok ya pemerintah nanti akan menindak sesuai dengan peraturan Perda yang ada," tandas Wakil Walikota Batu ini. (Risma/diens)