Foto: Ketua PPDI Jember Suherman saat di ruang Kemendagri Cahyo Kumolo
Akhirnya ! Kemendagri Cahyo Kumolo Merespon Positif Perjuangan PPDI Jember
Foto: Ketua PPDI Jember Suherman saat di ruang Kemendagri Cahyo Kumolo
MEMOonline.co.id, Jember - Perjuangan Ketua forum persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Suherman, dalam memperjuangkan/menagih janji Presiden Jokowi terkait pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tanpaknya membuahkan hasil hasil.
Terbukti, perjuangan PPDI Jember menagih janji presiden Jokowi empat tahun silam, direspon positif pemerintah pusat. sehingga apa yang menjadi harapan semua perangkat desa se Indonesia selama ini (diangkat menjadi PNS red) akan segera terujud.
“Alhamdulillah dari pertemuan pertama pada bulan April silam, sampai pertemuan ke dua di hotel Ijen malang, dan penentuan jawaban yang di nanti-nanti udah ada angin segar, bagi seluruh perangkat desa se Indonesia,” kata Suherman, Ketua PPDI Kabupaten Jember, Rabu (22/8/2018).
Menurutnya, sesuai hasil koordinasi jajaran pebgurus pusat (pengpus) PPDI dengan Kemendagri:
1.Bahwa terkait siltap setara PNS gol.2A dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan secara teknis sudah diambil alih oleh Kemendagri, dengan membentuk tim untuk menghitung alokasi anggaran siltap kepala desa dan perangkat desa.
2.Bahwa terkait setara gol 2A.tersebut sudah di sepakati dan di setujui oleh Mendagri,Bappenas,KemenPAN RB,Kemenko PMK dan Kemenkeu, sedangkan untuk teknisnya di serahkan kepada Kemendagri dan Kemendes PDDT untuk membahas dan mengkajinya dengan tindak lanjut Revisi PP 43/2014 junto PP 47/2015 terutama pasal 81,82 dan pasal 100 dan PP 60/2014.
Serta dimungkinkan untuk di susun Permendagri tentang standar penghasilan aparatur Pemdes sebagai mana adanya standar penghasilan Bupati/walikota dan pejabatnya.
“Sedangkan Realisasinya insyaallah 2019 sesuai dengan hasil kesepakatan RDPU II tanggal,16 April 2018,” paparnya.
3.Arahan P.Direkrut agar PPDI kompak dalam 1 organisasi dengan pembina 1 orang, yaitu Mendagri tanpa melihat apa pun lantar belakang parpolnya.
4.Melihat konstalasi politik pilpres saat ini,PPDI di mohon untuk NETRAl,demi kelancaran perjuangan
5.jadikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang kuat kompak sehingga perangkat desa sebagai ujung tombak paling bawah betul-betul di perhitungkan.
Itulah respon positif yang di sampai kan pemerintah atas Persatuan Perangkat desa (PPDI).inti jawab di atas ke tentuan pada awal Januari 2019.
“Apabila tidak ada realisasinya atas jawaban itu, maka perangkat desa akan putar haluan di 2019,” tegas Suherman. (Febri/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2
MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...
Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...
Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo
MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...
Polres Lumajang Tetapkan 'NA' Tersangka Tragedi Pembunuhan Dekat SPBU Klakah
MEMOonline.co.id, Lumajang- Polisi terus mendalami motif pembunuhan di Jalan Raya Klakah Desa Mlawang tepat di seberang jalan SPBU Klakah Minggu dini...
Diduga Hanya Numpang Program DD, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti
MEMOonline.co.id, Sumenep- Sejumlah proyek hasil Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur 2024 di Kabupaten Sumenep diduga tidak memiliki prasasti...
Komentar