MEMOonline.co.id, Sumenep – Pembuatan Kartu Tani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang semuala dimaksudkan untuk memudahkan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, justru meresahkan para petani.
Sebab, pembuatan kartu tani hingga saat ini, masih belum merata. Sehingga masyarakat petani menjadi was-was tidak kebagian pupuk, pada musim tanam mendatang.
"Sampai saat ini, masih banyak petani Sumenep, yang belum memiliki kartu tani. Oleh karenanya mereka resah takut tidak kebagian pupuk pada musim tanam mendatang,” kata Samauddin, Ketua Kelompok Tani Rampak Naong asal Ambunten, Senin (27/8/2018).
Apalagi, mulai saat ini hingga beberapa tahun kedepan, penyaluran barang bersubsidi, seperti pupuk, hanya akan diberikan kepada petani yang memiliki kartu tani.
Sementara pupuk, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi petani yang harus dimiliki setiap kali masuk musim tanam.
"Dan apabila kebijakan pemerintah itu diterapkan seratus persen, maka akan banyak petani yang tidak bisa menebus pupuk. Tapi kami sebagai Ketua kelompok harus bijaksana dengan cara membuat kebijakan internal, sehingga masyarakat sekitar (baca: tetangga red) yang belum memiliki kartu tani, juga dapat kebagian pupuk bersubsudi,”terangnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam menghimbau kepada petani yang belum memiliki kartu tani untuk segera mengurusnya. Sebab, penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada kartu tani.
Politisi Partai Gerindra itu inisiatif kartu tani sebagai wujud pemerintah untuk membangun sektor pertanian, meskipun fakta di bawah banyak yang belum memiliki kartu tani.
"Ini harus kita koreksi bersama soal pemanfaatan kartu tani, apakah lebih efektif atau justru sebaliknya. Sebab sejauh ini, tidak sedikit masyarakat tani yang belum mendapatkan kartu itu," jelasnya.
Hingga saat ini petani yang belum mendapatkan kartu tani belum diketahui penyebab dasarnya. Seperti enggan berkelompok atau tidak mengetahui informasi.
Oleh karenanya dirinya sebagai wakil rakyat di gedung parlemen, akan konsultasi dengan Menteri Pertanian untuk menanyakan progres pemanfaatan kartu tani.
"Apakah kartu tani adalah akhir dari sebuah proses untuk mendapat barang bersubsidi pupuk. Jika kartu tani menjadi persyaratan paten pemerintah,mestinya keberadaan kartu itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Jika ini tidak efektif,maka perlu mengubah pola lain," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dispertahutbun) Sumenep, Bambang Heriyanto belum bisa memberikan klarifikasi terkait banyaknya petani yang belum memiliki kartu tani. Saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, tidak merespon. Padahal nada sambung telepon selulernya terdengar aktif. (Ifa/Jun)