MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, menyampaikan bahwa dirinya sudah menyikapi soal 4 (empat) tuntutan yang diminta para guru honorer saat melakukan demonstrasi pada beberapa waktu lalu setelah beberapa hari bertemu dengan para perwakilan guru honorer baik dalam ruangan maupun di lapangan.
"Kalau bicara tentang kesejahteraan justru saya sangat setuju, tapi tidak bicara tentang UMK, karena Bekasi ini memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah honorer yang juga luar biasa besarnya," katanya saat di wawancarai.
Dijelaskan Neneng, soal permintaan SK yang diminta para honorer, yang jelas dirinya sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( Kemenpan RB) dan bertemu dengan para deputinya disana serta bicara tentang PP 48 Tahun 2018, dimana pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honorer sudah merupakan harga mati yang harus dilaksanakan.
Kemarin dirinya juga sudah pergi ke Kemendikbud dan dapatlah ‘oleh oleh’ bahwa Seleksi adalah Harga Mati. Kenapa seleksi itu harus harga mati, karena ini berbicara tentang generasi muda bangsa kedepan. Apakah layak untuk mendidik atau apakah belum layak jadi pendidik.
"Semua itu hal yang sangat penting di dunia pendidikan, sebab kedepannya Pemerintah Kabupaten Bekasi ingin memikiki data yang lebih rill. Kepala sekolah juga tidak akan mudah untuk merekrut, ataupun memecat guru honorer, dan inti semua ini adalah untuk memotret dan mengkaji bersama," pungkasnya. (Bam/Diens).