MEMOonline.co.id, Pamekasan - Polemik kasus dana hibah provinsi Jawa Timur terus mencuat di berbagai pelosok desa di pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
Pasalnya, selain adanya indikasi fee proyek yang tembus hingga 35%, juga disinyalir maraknya diakui dana desa (DD) dan ditengarai adanya pekerjaan fiktif, Sabtu (29/12/2018).
Seperti hal yang terjadi di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, kelima pekerjaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) masih belom jelas adanya. Hal itu diakui Kepala Desa setempat.
Kepala Desa (Kades) Plakpak melalui anaknya Ahmad Fausi mengaku masih akan terus ditelusuri kelima pekerjaan Pokmas yang ada di desanya itu.
Sebab menurutnya, lima proyek tersebut masih belom diketahui pasti keberadaannya. "Tunggu dulu, masih mau ditelusuri," kata Fausi mewakili ayahnya yang hendak pergi ke Jember.
Kebingungan siapa Ketua Pokmas dari kelima pekerjaan itu, calon DPRD Dapil 3 Pamekasan dari fraksi Demokrat itu berjanji akan menginformasikan kembali.
Bahkan Fausi berjanji dalam waktu dekat ini akan mempertemukannya dengan seluruh Ketua Pokmas. "Secepatnya saya pertemukan," tuturnya.
Perlu diketahui, kelima pekerjaan Pokmas di Desa Plakpak diantaranya; Pokmas Ispalmisjah, Kencana, Mutiara, Sehati dan An-Nur. Masing-masing pekerjaan menerima anggaran sekitar 100 juta hingga 200 jutaan. (Faisol)