Foto: Dandim 0827/Sumenep, Letkol Inf Ato Sudiatna.
Tidak Netral di Pemilu 2019, Prajurit TNI dan Polri Akan Disanksi
Foto: Dandim 0827/Sumenep, Letkol Inf Ato Sudiatna.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diwajibkan bersikap netral pada Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk jajaran di wilayah Kodim 0827 Sumenep dan Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur.
“Setiap Prajurit TNI harus bersikap netral di Pilpres dan Pileg. Jika Kemerdekaan Harga Mati bagi rakyat Indonesia, bagi TNI Netral di Pemilu juga merupakan harga mati. Pada pesta demokrasi ini anggota tidak menyalurkan hak suaranya. Itu sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan,” kata Dandim 0827/Sumenep, Letkol Inf Ato Sudiatna.
Sebab menurutnya, pemilu 2019 merupakan dua kegiatan besar yang disatukan. Yakni, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Piplpres).
Meski semua prajurit tidak bisa menyalurkan hak suaranya di Pemilu mendatang, namun bagi istri atau keluarga lainnya bisa menyalurkan hak suaranya.
"Istri saya misalnya boleh menentukan pilihan. Tapi, kami tidak boleh mengarahkan, termasuk kepada siapapun. Tetap netral,” tegasnya.
Lebih lanjut Sudiatna mengatakan, apabila anggota tidak bersikap netral, maka dipastikan akan ada sanksi. Mulai dari sanksi ringan hingga berat.
"Tergantung kepada kadar kesalahannya. Sanksi terberat bisa pada pemecatan,” papar Dandim 0827 ini, di ruang kerjanya.
Dandim juga menambahkan, untuk pengamanan pemilu bulan April mendatang pihaknya memastikan siap all out. Namun, sifatnya hanya sekadar membantu pihak kepolisian. Sebab, terdapat radius yang tidak boleh anggota TNI berada di lokasi pemungutan suara (TPS).
"Hasil amatan kami, pemilu akan berjalan damai. Tapi, tetap menjadi perhatian," tegasnya.
Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP. Moh. Heri, juga menyatakan hal sama, yakni netralitas di Pemilu 2019, harus dilakukan oleh Anggota Polri. Setiap anggota juga tidak diperbolehkan menyalurkan hak suaranya, terkecuali bayangkari dan keluarga yang lain.
"Polri juga harus netral, kalau tidak netral tentu ada sanksi," kata Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP. Moh. Heri.
Bahkan kata dia semua anggota Polri tidak diperkenankan melakukan swafoto dengan berpose jempol, apalagi menjadi penggerak massa untuk memilih salah satu calon. Itu sebagai bagian bentuk sikap netralitas Polri di Pemilu yang nakal dilaksankan pada 17 April 2019 mendatang.
"Semua anggota tidak boleh foto dengan jempol," jelasnya.
Sementara sanksi yang bakal dijatuhkan pada anggota yang diketahui tidak netral, kata dia akan disesuaikan tingkat kesalahan yang dilanggar, semakin tinggi tingkat kesalahannya, maka semakin berat pula sanksi yang bakal diberikan.
"Kalau bentuk sanksi, itu sudah ranah pimpinan. Yang jelas semua anggota wajib netral," pungkasnya. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2
MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...
Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...
Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo
MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...
Polres Lumajang Tetapkan 'NA' Tersangka Tragedi Pembunuhan Dekat SPBU Klakah
MEMOonline.co.id, Lumajang- Polisi terus mendalami motif pembunuhan di Jalan Raya Klakah Desa Mlawang tepat di seberang jalan SPBU Klakah Minggu dini...
Diduga Hanya Numpang Program DD, Proyek Pokir DPRD Jatim 2024 di Sumenep Tanpa Prasasti
MEMOonline.co.id, Sumenep- Sejumlah proyek hasil Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur 2024 di Kabupaten Sumenep diduga tidak memiliki prasasti...
Komentar