![](/img/full/?file=1553574662-lmd.jpg)
MEMOonline.co.id, Sampang - Masjid merupakan salah satu sarana yang paling tepat bagi proses pembinaan umat. Karena dalam sejarahnya masjid telah lama digunakan sebagai tempat pendidikan sejak abad permulaan dakwah Islam, bahkan budaya taklim yang dilakukan di masjid masih banyak ditemukan hingga saat ini.
Untuk itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Cabang Sampang bersama Satbinmas Polres Sampang menggelar Forum Group Diskusi di Hotel Bahagia Sampang, Senin (25/03/2019).
Dalam Forum Group Diskusi (FGD) ini mengambil tema “Masjid tempat untuk ibadah, jangan digunakan untuk politik praktis dan politisasi Masjid".
Hadir dalam diskusi ini, Wakapolres Sampang Kompol Suhartono, SAg, Ketua DMI Kab Sampang KH Nasir Sayuti, Ketua Tanfidziyah PCNU Kab Sampang KH Itqon Busiri, Lc, Sekretaris MUI Kab Sampang KH Sueb.
Tidak ketinggalan, Ketua Bawaslu Kab Sampang Insiyatun, SHI, KH Madjid Kabid Hisbah dan Organisasi DPC FPI Kab Sampang, Kasat Binmas Polres Sampang AKP H Heri Dharsono, SH, Ketua LTMNU Sampang KH Faidhol Mubarok, Faisol Ramdhani, SPd Kemenag Sampang, Pengurus dan Ranting DMI Sampang.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sampang KH. Nasir Sayuti menegaskan pada kegiatan tersebut bahwa Masjid tak boleh digunakan untuk berkampanye maupun melakukan politik praktis. Hal ini akan memengaruhi akan keberadaan masjid itu sendiri.
Menurutnya jika masjid dijadikan tempat kegiatan politik praktis, kami khawatir fungsi dari masjid itu akan terkikis.
"Tolonglah jaga fungsi dari masjid itu sendiri, masjid jangan dijadikan tempat untuk berpolitik praktis, demi menjaga persatuan umat," harapnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah PCNU Kab Sampang KH Itqon Busiri, Lc yang meminta kesepakatan dari para ulama dan para pengurus Masjid untuk menggunakan Masjid sebagai tempat untuk ibadah jangan digunakan untuk politik praktis dan politisasi Masjid.
“Masjid milik umat bukan milik takmir dan jangan digunakan sebagai kepentingan politik pribadi atau golongan, kita sepakati bersama bahwa Masjid sebagai tempat untuk ibadah jangan digunakan untuk politik praktis,” pungkasnya. (Fathur/diens)