Kampanye Capres 02 di Medsos, Oknum Anggota PPS di Sumenep 'Terancam' Pidana

MEMOonline.co.id, Sumenep - Salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di salah satu desa di Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, diduga tidak netral menjelang Pemilu 2019 ini.

Informasi yang diterima media ini, dugaan salah seorang PPS tersebut melakukan ajakan di media sosial Facebook dengan tulisan 'Salam 2 jari, yang mu gabung dg salam 2 jari silahkan chat me di 083.....(nomor telpon disamarkan)'.

Sementara, pada saat dilakukan pengecekan ulang ke akun yang diketahui atas nama Ahmadi Yanto itu, postingan tersebut tiba-tiba telah dihapus. Namun bukti tangkapan layar sudah beredar dibeberapa grup WhatsAp.

Ahmadi Yanto, pemilik akun sekaligus tercatat sebagai PPS di Desa Bunbaru, mengaku postingan tersebut tanpa disengaja. Ia beralibi, postingan tersebut dilakukan oleh isterinya untuk menjual salah satu produk melalui jejering media sosial.

"Itu tidak benar, itu isteri saya promosi salah satu produk melalui Facebook. Itu simbolnya memang dua jari. Jadi bukan saya," katanya, melalui sambungan telpon.

Ia juga mengaku telah menghapus postingan tersebut karena ada beberapa orang telah menelponnya dan meminta agar dihapus.

"Yang menghapus isteri saya, karena yang posting memang isteri saya," terangnya.

Seorang PPS yang seharusnya netralitasnya harga mati, malah terlilit dengan postingan yang mengarah pada dukungan salah seorang calon dalam Pemilu 2019.

"Yang jelas kalau ini memang benar-benar terbukti ajakan ke calon, maka ini masuk pelanggaran kode etik," kata Komisioner Bawaslu Sumenep, Imam Syafi'i.

Menurutnya, seorang penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap netral dalam menjalankan amanah negara ini. Selain itu, pelanggaran semisal seorang penyelenggara Pemilu ada keberpihakan kepada peserta Pemilu, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Setiap penyelenggara pasti sudah tau terkait peraturan itu, lebih-lebih Undang-undang yang melekat di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau sudah terbukti melanggar, maka bisa masuk ke ranah hukum," terangnya.

Imam berpesan kepada para penyelenggara Pemilu, seperti petugas PPK dan PPS agar bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Menilik PPK dan PPS merupakan bagian terpenting dalam proses Pemilu 2019. (Fiq/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 06/02/2025 - 08:14

54

Gugatan Ditolak MK, Paslon Fikri - Unais Gagal Batalkan Hasil Pilkada Sumenep

MEMOonline.co.id, Sumenep- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon (Paslon) 01, Ali Fikri -...

• 05/02/2025 - 18:40

116

Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...

• 05/02/2025 - 15:56

66

Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan

MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...

• 03/02/2025 - 19:41

453

Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo

MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...

• 03/02/2025 - 18:24

159

Polres Lumajang Tetapkan 'NA' Tersangka Tragedi Pembunuhan Dekat SPBU Klakah

MEMOonline.co.id, Lumajang- Polisi terus mendalami motif pembunuhan di Jalan Raya Klakah Desa Mlawang tepat di seberang jalan SPBU Klakah Minggu dini...