Stop ! Money Politik

MEMOonline.co.id,Sumenep  - Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 (H-2), masyarakat mulai dihantui adanya politik uang (Money Politik). Prilaku tersebut disinyalir dilakukan oleh seseorang yang akan merubah dukungan untuk memuluskan jagoannya ke kursi parlemen. (Senin, 15/4/2019)

Pengamat Politik Madura, Wildan Rosaili memperkirakan praktik tersebut tetap dilakukan para kandidat yang bakal bertarung 17 April 2019 ini. Hal itu didasari adanya kepercayaan para kandidat jika politik uang bisa merubah arah dukungan masyarakat.

"Konsep uang merubah arah dan suara masih dipakai dan menentukan. Di Amerika Serikat, 86 persen biaya politik paling tinggi dan memenangi senat. Termasuk di dalamnya ada money politiknya. Di Indonesia juga begitu dilarang, tetapi masih tinggi, yang paling tinggi problem money politik pada Pileg (DPR dan DPD)," katanya saat dikonfirmasi media.

Salah satu maraknya politik uang kata dia karena disebabkan kemiskinan, namun faktor utama utama karena kesadaran politik atau sufisme politik.

"Dalam teorinya kesadaran politik akan tinggi apabila tingkat ekonomi dan pendidikan tinggi. Tetapi faktanya yang melakukan 'money politic' (subjek-objek) mereka yang berpendidikan dan ekonominya relatif mapan. Artinya kesadaran politik itu pada sufisme politik," terang Dosen Politik dan Kebijakan di Universitas Wiraraja Sumenep itu.

Padahal kata dia, politik uang bisa merusak perubahan karena politik uang dapat mengarahkan politik dan pilihan pada kepentingan sumber money politik.

Selain itu politik uang juga bisa merusak demokrasi. Kalau demokrasi yang berkuasa masyarakat memilih sesuai pilihan idenya. Tetapi dirusak oleh uang, maka berarti yang berkuasa adalah segelintir orang yang punyak uang.

"Jadi ide, gagasan untuk perubahan dirusak oleh money politik," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia tidak heran jika sebagian kalangan akhir-akhir ini beranggapan politik merupakan prilaku yang kotor, sehingga enggan masuk di politik praktis.

Maka sebab itu pria berkacamata itu mengajak komitmen politik para politisi untuk tidak melakukan money politik dan dilakukan secara bersama- sama dengan penguatan sistem di partai untuk tidak mengeluarkan money politik.

"Kalaupun masyarakat sulit menghindari money politik, maka lakukan hukuman politik. Ambil uangnya tetapi coblos sesuai dengan hati nurani," tandasnya. (Ita/Diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 06/02/2025 - 08:14

55

Gugatan Ditolak MK, Paslon Fikri - Unais Gagal Batalkan Hasil Pilkada Sumenep

MEMOonline.co.id, Sumenep- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon (Paslon) 01, Ali Fikri -...

• 05/02/2025 - 18:40

117

Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...

• 05/02/2025 - 15:56

66

Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan

MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...

• 03/02/2025 - 19:41

453

Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo

MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...

• 03/02/2025 - 18:24

159

Polres Lumajang Tetapkan 'NA' Tersangka Tragedi Pembunuhan Dekat SPBU Klakah

MEMOonline.co.id, Lumajang- Polisi terus mendalami motif pembunuhan di Jalan Raya Klakah Desa Mlawang tepat di seberang jalan SPBU Klakah Minggu dini...