![](/img/full/?file=uNewsIMG-105cc057d80613b_1556109272.jpg)
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor Kecamatan Kota, Rabu (24/4/2019).
Kedatangan massa dari partai ka'bah itu meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Pamekasan tidak curang dalam penghitungan surat suara.
Sebab menurutnya, berdasarkan temuannya dilapangan, PPK Kota Pamekasan memanipulasi suara partai PPP. Tidak sesuainya data C1 dengan plano.
Sekretaris PPP Pamekasan, Wasirul Jihad menuturkan bahwa, dalam hal ini pihaknya mengkawal massa pendukung Ali Mansur, caleg dapil 1 (Kecamatan Kota dan Tlanakan) yang berkeyakinan menang.
Selain itu, kata dia, partai PPP dalam perolehan suara di dapil 1 berkeyakinan meraih 2 kursi, diantaranya Ali Mansur.
"Ketika ada keputusan yang formal dari PPK, kami hormati. Tapi ketika menemukan temuan sedikit manipulasi kami tolak. Karena kami berkeyakinan PPP memiliki 2 kursi di dapil 1," kata Ra. Wasir.
Tidak hanya berhenti disitu, Ra. Wasir pun meminta pihak pelaksana melakukan pengecekan kembali. "Karena kami mendapatkan bukti-bukti tersebut," ungkapnya.
Selain Ra. Wasir, di sini juga ada Ali Mansur. Menurutnya, massa pendukungnya itu tidak terima dengan putusan PPK tadi. Sebab, kata dia, putusan yang diberikan tadi tidak fair.
"Jika kalah, ya kalah. Jika memang menang, ya menang. Jadi kembalikan suara seperti semula, seperti model C1," kata Ali Mansur.
Menurutnya, kecurangan suara yang dilakukan PPK bukan dari caleg PPP, melainkan dari lawan partai politik.
"Kalok di partai PPP sudah aman. Tapi cuma dilawan kami ini terus ada mark up suara yang nyasar. Itu indikasi kecurangan yang jelas yang perlu kita waspadai," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Ali Mansur, kecurangan mark up suara itu bukan di C1, melainkan di A1, plano.
"Tidak sesuai dengan pleno. Kalo di plano kami sudah terima. Tapi di A1-nya tidak terima, karena berbeda. Indikasi jauh (suara yang dimanipulasi jauh)," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PPK Kota Pamekasan, Hosni bersikukuh tidak akan melakukan perhitungan ulang sesuai permintaan massa aksi tadi. Sebab, kata dia, tidak ada instruksi apapun dari Bawaslu.
"Cuma kalok ada permintaan dari massa di luar, apa yang disampaikan ke PPK saya menerima. Akan tetapi harus ada rekomendasi dari Bawaslu, entah hitung ulang, bukan plano atau hitung ulang itu terserah, saya terima," kata Hosni.
Untuk penghitungan suara calon anggota DPRD daerah, Hosni tidak berani merubahnya.
"Untuk hal ini, jangankan 100, apalagi 20, 1 suara saja kami tidak berani kalo yang daerah," pungkasnya. (Faisol/diens)