MEMOonline.co.id, Jember – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Jember, Jawa Timur terus mengawal kasus dugaan penyimpangan anggaran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Harjomulyo. Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa timur.
Pasalnya, realisasi proyek ratusan juta itu disinyalir banyak penyimpangan dan telah dilaporkan ke Inspektorat dan Kejari setempat.
“Saya tidak akan takut dan terus akan melaporkan ke Polres Jember kejadian ini, saya menduga Kartono yang menjadi propokatif,” Cetus M. Bahri di rumahnya, Jum'at (3/5/2019).
Angagran DD dan ADD yang direalisasikan untuk pembangunan Buis Beton di 14 titik itu jauh dari harapan masyarakat, sebab pekerjaannya terkesan dikerjakan asal-asalan. Sehingga tidak sesuai dengan bestek bangunan.
Bahri mengaku tidak bisa mengawal kelanjutan untuk mengkroscek kelanjutannya proyek Buis Beton, saya tidak bisa ikut mengawal, pasalnya kerumunan masa yang jumlahnya kurang lebih 200 orang, kumpul dikantor Desa Harjomulyo pada saat mau melakukan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Inspektorat dan Kejaksaan. saya langsung menghindar intinya menyelamatkan diri karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,saat dkonfirmasi lewat pesan singkat selulerx.
"Padahal saya ini mementingkan masyarakat banyak, ini uang rakyat artinya semuanya harus transparan dan jelas. saya sempat heran mas? kenapa kok banyak masa pada hari Senin dikantor Desa. Saat barengan, dengan terkait pemeriksaan oleh Inspektorat dan Kejaksaan," ucap M Bahri
Kartono mantan Kades Harjomulyo diduga yang jadi propokatif. ”Dari pada saya menjadi amukan masa, lebih baik saya menghindar dulu, perkembangan dan hasilnya bagaimana, kami tidak tahu mas?” Tambahnya
Dengan kejadian ini, A. Muchlis, SH selaku Ketua DPC LSM Penjara Jember, menjelaskan atas kejadian tersebut kami mengecam keras dan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas.
"Saya selaku aktivis sangat kecewa dengan perilaku Kades yang bersikap kasar/arogansi atau meremehkan jurnalis yang menjalankan tugasnya memuat berita sesuai temuannya,” ucap Muclis.
Lanjut Muchlis, seharusnya Kades selaku pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat bersikap kebapaan dan memberi contoh yang baik mengenai program ADD dan DD dari pemerintah. Sebagai mantan Kepala Desa seharusnya bekerjasama dengan baik, aktivis LSM dan Jurnalis justru memberikan edukasi untuk informasi kepada publik dan memajukan Desa dalam hal informasi pembangunan yang ada di Desa.
“Bukan arogansi dan meremehkan jurnalis yang dikedepankan seorang pemimpin, saya sangat mendukung kejaksaan dan inspektorat turun kelokasi proyek di Desa Harjomulyo,” jelasnya
Sementara Kartono selaku mantan Kades Harjomulyo saat dihubungi lewat telepon seluler tidak diangkat, dan selang berapa menit kemudian, Kartono membalas dengan WA. "Saya tidak merasa menggerakkan masa, itu masyarakat yang merasa gagal harapannya untuk menerima program BSPS tahun 2019, dan saya tidak mrasa meremehkan wartawan maupun LSM ." jelasnya lewat pesan singkat WA.
Sedangkan PLT Desa Harjomulyo Suryadi melalui pesan singkat WA, terkait masalah masa yang kumpul dikantor Desa sebanyak kurang lebih 200 orang, " Maaf mas saya tidak tahu menahu," tulisan lewat wa dengan simpel. (Inul/Dien)