Foto: Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Korsupgah KPK
Tim Korsupgah KPK Giat Monitoring dan Evaluasi Pemda Bekasi
Foto: Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Korsupgah KPK
MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (29/8/2019).
Tim Korsupgah KPK wilayah Jawa Barat yang dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Uju, serta sejumlah kepala OPD terkait; INSPEKTORAT, BAPEDDA, BAPENDA, BKPPD, BPKD, DPMD, DISKOMINFO, DPMPTSP, BLPBJ, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendidikan di ruang rapat Bupati, Cikarang Pusat.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini sudah mencapai 27 persen dalam penilaian monitoring centre for prevention (MCP), masih ada indikator-indikator yang memang belum terpenuhi seluruhnya” jelas Tri.
Tri, juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus lebih meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dengan masing-masing OPD agar lebih mudah untuk memenuhi efiden MCP.
“Target kami untuk seluruh daerah itu 75 persen nilai MCP-nya. Jadi hal ini juga menjadi target untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat meningkatkan MCP-nya menjadi 75 persen,” singkatnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah, Uju, mengatakan akan terus mendorong para pimpinan OPD untuk terus melaksanakan invoasi-inovasi rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri, Kabupaten Bekasi baru mencapai 27 persen. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua agar dapat mencapai target yang ditentukan,” jelas Uju.
Uju, juga memaparkan sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan oleh beberapa dinas terkait, seperti rencana aksi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, dan manajemen ASET daerah.
Diakhir kegiatan, Uju, juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari KPK, tentu dapat mempengaruhi dinamika kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. (Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Kantongi RDKK, LIRA Siap Jadi Garda Terdepan Sejahterakan Petani 'Jangan Ada Penyelewengan Pupuk Subsidi'
MEMOonline.co.id, Lumajang- LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) DPC Kabupaten Lumajang, menerima data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)...
Gugatan Ditolak MK, Paslon Fikri - Unais Gagal Batalkan Hasil Pilkada Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon (Paslon) 01, Ali Fikri -...
Illegal Mining di Lumajang Mencuat. Tosan : Saya Khawatir Terjadi Salim Kancil Jilid 2
MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...
Demi Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemdes Tumpeng Lumajang Genjot Swasembada Pangan
MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...
Sempat Kabur, Pelaku Pembunuhan di Robatal Sampang Ditangkap di Probolinggo
MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...
Komentar