MEMOonline.co.id, Makassar - Menjelang pelaksana pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2018 di Sulawesi Selatan, TNI-Polri menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) atau nota kesepahaman dalam rangka pengamanan jalannya pesta demokrasi tersebut di Mako Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/1/2018) sore.
Penandatanganan Mou tersebut dihadiri empat jenderal. Mereka yaitu Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Mas Guntur Laupe,
Kemudian, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Agus SB, Dan Komandan Pangkalan Utama TNI VI (Danlantamal) Laksamana Pertama Yusup, dan Koopsau II Marsma TNI Yadi Indrayadi, yang di diwakili Kolonel Asri Samani.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Umar Septono mengatakan bahwa penandatangan kerjasama ini dalam pengamanan Pilkada serentak 2018. Menurutnya, pihak kepolisian sangat membutuhkan TNI dalam melakukan pengamanan.
“Pilkada Serentak 2018, kita tidak bisa mengamankan sendiri sehingga butuh bantuan TNI dalam Pilkada serentak di Sulawesi Selatan,” kata Umar Septono.
Sementara itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen Agus SB juga mengatakan bahwa untuk menyamakan sistem perbantuan TNI Polri dalam Pilkada serentak 2018, maka perlu kerjasama untuk menyamakan visi misi.
“Dalam pengamanan nantinya, ada beberapa tahapan sehingga dilakukan kesepakatan agar jelas dalam bekerja dan pastinya ini kerjasama lebih ke teknis,” jelas Agus Surya Bakti.
Pada kesempatan itu, selain empat jenderal, ada juga pejabat utama di Polda Sulsel, seperti Kasat Brimob, Direskrimum, Direskrimsus, Diresnarkoba, Dirintel, Kabid Propam.
Kemudian, pejabat utama Kodam XIV Hasanuddin, seperti, Asintel, Aster, Danrem 141 Todopuli, Asren, Staf Ahli Pangdam dan juga Dandim Makassar.
Sedangkan pejabat utama di Lantamal VI Makassar hanya terlihat beberapa staf bagian humas dan staf Danlantamal VI. Diikuti perwakilan Pangkoopsau II. (Ciswandi M/diens)