MEMOonline.co.id, Sampang - Polemik berkepanjangan terkait Anggaran Dana Kelurahan (ADK) di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, akhirnya DPRD dari komisi 1 Sampang memanggil camat dan 6 Lurah yang ada di Kabupaten.
Tidak hanya Camat dan lurah yang dipanggil Komisi 1, dari pihak konsultan... dan konsultan pengawas juga ikut dipanggil untuk mengklarifikasi peruntukan dan sistem pekerjaan dari dana ADK yang mencapai Rp. 800 juta per Kelurahan, dari perubahan anggaran keuangan (PAK).
Enam Lurah yang dipanggil yakni, lurah Gunung Sekar, Palagan, Rongtengah, Dalpenang, Karang Dalam dan Banyuanyar.
Auliya Rahman, sekretaris Komisi 1 DPRD Sampang mengatakan, pemanggilan Camat, lurah, konsultan perencanaan dan juga konsultan pengawas ke DPRD ini, untuk mengklarifikasi peruntukan dan sistem pekerjaannya terkait ADK ini.
"Diduga dalam proyek ADK ini ada sesuatu yang disembunyikan, makanya, kita awasi terus, dan bahkan akan turun ke lokasi," jelasnya.
Lebih lanjut, masak kita minta kontrak tidak dikasih, padahal sesuai undangan kita minta kontrak, dengan alasan dibawa Inspektorat, semestinya pihak Inspektorat datang ke Kecamatan dan langsung kroscek melihat ke lokasi, bukan dibawa seperti itu.
"Kami kecewa, karena data yang kami minta tidak, padahal sesuai undangan sudah jelas, apalagi kontraktornya tidak ada yang datang, ada apa ini," jelasnya.
"Kalau kita temukan nanti fakta fakta dilapangan ada sesuatu yang tidak sesuai, pihaknya akan merekomendasi ke aparat penegak hukum," jelasnya.
Sementara, Camat Sampang, Yudhi Adidarta saat dikonfirmasi oleh awak media mengungkapkan, ADK di enam kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang, sudah sesuai
Aturan yang ada.
Disinggung terkait adanya dugaan material yang tidak sesuai dengan spek, pihaknya akan mengecek dulu kelapangan.
"Kalau nanti kita temukan ada material yang tidak sesuai spek, pihaknya akan rapat dan berkoordinasi dengan Dinas terkait," jelasnya.
Lebih lanjut, karena memang saya dan juga para Lurah belum pengalaman dalam hal ini, ini baru pertama kalinya.
"Semua langkah akan kita koordinasikan dengan Dinas terkait, karena kita bukan orang teknis, makanya kita selalu koordinasi dan koordinasi," jelasnya. (Fathur)