Polemik ADK Berkepanjangan, 6 Lurah dan Camat di Sampang Dipanggil DPR

Fato : Camat Sampang dan 6 lurah saat dipanggil oleh DPRD Sampang
1969
ad

MEMOonline.co.id, Sampang - Polemik berkepanjangan terkait Anggaran Dana Kelurahan (ADK)  di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur, akhirnya DPRD dari komisi 1 Sampang memanggil camat dan 6 Lurah yang ada di Kabupaten. 

Tidak hanya Camat dan lurah yang dipanggil Komisi 1, dari pihak konsultan... dan konsultan pengawas juga ikut dipanggil untuk mengklarifikasi peruntukan dan sistem pekerjaan dari dana ADK yang mencapai Rp. 800 juta per Kelurahan, dari perubahan anggaran keuangan (PAK).

Enam Lurah yang dipanggil yakni,  lurah Gunung Sekar, Palagan, Rongtengah, Dalpenang, Karang Dalam dan Banyuanyar.

Auliya Rahman, sekretaris Komisi 1 DPRD Sampang mengatakan,  pemanggilan Camat, lurah, konsultan perencanaan dan juga konsultan pengawas ke DPRD ini, untuk mengklarifikasi peruntukan dan sistem pekerjaannya terkait ADK ini. 

"Diduga dalam proyek ADK ini ada sesuatu yang disembunyikan, makanya, kita  awasi terus, dan bahkan akan turun ke lokasi," jelasnya. 

Lebih lanjut, masak kita minta kontrak tidak dikasih, padahal sesuai undangan kita minta kontrak, dengan alasan dibawa Inspektorat, semestinya pihak Inspektorat datang ke Kecamatan dan langsung kroscek melihat ke lokasi, bukan dibawa seperti itu. 

"Kami kecewa, karena data yang kami minta tidak, padahal sesuai  undangan sudah jelas, apalagi kontraktornya tidak ada yang datang,  ada apa ini," jelasnya. 

"Kalau kita temukan nanti fakta fakta dilapangan ada sesuatu yang tidak sesuai, pihaknya akan merekomendasi ke aparat penegak hukum," jelasnya. 

Sementara, Camat Sampang, Yudhi Adidarta saat dikonfirmasi oleh awak media mengungkapkan, ADK di enam kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang, sudah sesuai 
Aturan yang ada. 

Disinggung terkait adanya dugaan material yang tidak sesuai dengan spek, pihaknya akan mengecek dulu kelapangan. 

"Kalau nanti kita temukan ada material yang tidak sesuai spek, pihaknya akan rapat dan berkoordinasi dengan Dinas terkait," jelasnya. 

Lebih lanjut, karena memang saya dan juga para Lurah belum pengalaman dalam hal ini, ini baru pertama kalinya. 

"Semua langkah akan kita koordinasikan dengan Dinas terkait, karena kita bukan orang teknis,  makanya kita selalu koordinasi dan koordinasi," jelasnya. (Fathur)

 

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Lumajang- LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) DPC Kabupaten Lumajang, menerima data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan pasangan calon (Paslon) 01, Ali Fikri -...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Dugaan tambang pasir illegal di Kabupaten Lumajang kembali mencuat. Masyarakat meminta, aparat penegak hukum menindak...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Optimalisasi penunjang sarana dan prasarana sektor pertanian terus dilakukan di lingkup desa di Kabupaten Lumajang Jawa...

MEMOonline.co.id, Sampang- H inisial, pelaku pembunuhan terhadap inisial Y beberapa waktu lalu di desa Bapelle, kecamatan Robatal, kabupaten Sampang,...

Komentar