Tahun Ini, BPN Ngawi Dapat Garapan Program PTSL di 24 Desa

Foto: Murtoyo , Plt BPN Kabupaten Ngawi
3113
ad

MEMOonline.co.id, Ngawi – Untuk tahun 2018, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akan menggarap Program PTSL di 24 desa, yang tersebar di 8 kecamatan.

“Untuk tahun ini, kita akan menggarap Program PTSL di 24 desa, yang tersebar di 8 kecamatan,” kata Murtoyo, Plt BPN Kabupaten Ngawi, saat ditemui wartawan memoonline.co.id di ruang kerjanya, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, 24 desa di 8 kecamatan yang mendapat program PTSL tahun ini, diantaranya Kecamatan Padas meliputi Desa Tungkulrejo, Munggut, Sambiroto, Tambakromo.

Kecamatan Karangjati meliputi Desa Rejomulyo, Kecamatan Pitu Desa Ngancar, Kecamatan Pangkur, Desa Pangkur, Waruk Tengah, Pleset.

Kecamatan Kwadungan meliputi Desa Sumengko, Purwosari. Selain itu juga Kecamatan Geneng meliputi Desa Geneng, Kasreman, Kersikan, Kersoharjo, Klampisan, Dempel.

“Sedangkan di Kecamatan Kendal, meliputi Desa Simo, Dadapan, Kendal, Majasem, Ploso. Dan untuk Kecamatan Paron, Desa Kedungputri, Jambangan,” paparnya.

Dikatakan, dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini BPN Kabupaten Ngawi menargetkan penerbitan PTSL tahun ini sebanyak 63 ribu lembar dari jumlah pemohon 80476.

Dan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang tengah digencarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), nantinya akan mampu mendorong  pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat di bawah.

Sebab, sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat  bisa menjadi barang berharga yang bisa  mereka agunkan  kepada  pihak bank  dan lembaga keuangan, selain mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, juga meminimalisir terjadinya konflik pertanahan yang selama ini sering terjadi selama ini.

"Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yakni Mendagri, Menteri Kementerian Desa, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN ditetapkan biaya Rp 150.000/bidang tanah untuk pembelian patok 3 buah, Materai 1 lembar dan adminitrasi serta transportasi aparat desa. Dan kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Penerbitan sertifikat tanah ini dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Menurutnya, PTSL merupakan program pemerintah pusat, yang akan bermanfaat bagi pemerintah daerah.

Selain itu, Program PTSL akan menjadi dasar legalitas kepemilikan lahan masyarakat, yang nantinya bisa diajukan sebagai jaminan pengajuan modal usaha.

“Akan tetapim masih ada beberapa kendala dilapangan, khususnya kelengkapan teknis yang telah diatur dalam peraturan, yang sementara ini masih digodok untuk diusulkan dan disempurnakan. Semoga kedepan pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan,” pungkasnya. (Rochmad/diens)

 

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep- Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sumenep semakin kokoh di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo....

MEMOonline.co.id, Sumenep- Mantan Bupati Sumenep dua periode KH. Moh Ramdlan Siraj menghadiri Faham bersholawat di lapangan Kecamatan Saronggi. Kamis...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Belasan ribu warga pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo - KH. Imam...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Calon Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma atau yang kerap disapa Mas Yudha, datang ke lokasi banjir tepatnya Dusun...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat komitmennya menciptakan iklim investasi yang mendukung...

Komentar