Close

Ketua DPD RI Minta Presiden Evaluasi Program yang Kurang Tepat

Foto : AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan bantuan alkes
1388
ad

MEMOonline.co.id, Surabaya - Beberapa program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan. Namun ada beberapa program yang masih menuai pro-kontra dan sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat. 

Dengan adanya hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matalitti, menyikapinya dengan meminta Presiden untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah diluncurkan.
  
Demikian disampaikan LaNyalla di Surabaya, usai bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur.

“Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya dengan kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat,” tegasnya kepada MEMOonline.co.id, Senin (27/4/2020) 

Dikatakan LaNyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah kartu pra-kerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19. 

“Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di mana-mana, sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi, nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan,” papar LaNyalla.

Karena itu, lanjut LaNyalla, wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp. 20 trilyun, dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp. 5,6 trilyun, biaya insentif Rp. 13,45 trilyun, dan biaya Survei Rp. 840 milyar tersebut untuk di evaluasi lagi.

“Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu pra-kerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka,” rinci orang nomor satu di DPD RI itu.

Apalagi, sambung LaNyalla, dana penanggulangan Covid-19, sebesar Rp 405,1 trilyun yang disediakan oleh pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.

“Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp 800 milyar. Angka ini besar lho kalau  dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu,” tutur pendiri Yayasan LaNyalla Academia itu. (Bam/Diens).

ad
TAG :
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

37

MEMOonline.co.id, Lumajang- Batik Lumajang On The Stage (Balos) telah menjadi salah satu event andalan pada rangkaian Hari Jadi Lumajang. Acara yang...

78

MEMOonline.co.id, Sumenep- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Kerja (Raker) di Kota Batu, Malang, pada 21-22...

1042

MEMOonline.co.id, Bekasi- Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong (Disnav) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada 16-17 Desember 2024 di Bekasi,...

1064

MEMOonline.co.id, Sumenep- Warga Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dikejutkan oleh penemuan seorang bayi laki-laki di depan Masjid...

1065

MEMOonline.co.id, Sumenep- Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Latihan Pra Operasi Lilin Semeru 2024 pada Rabu (18/12/2024) di aula Polres...

Komentar