MEMOonline.co.id, Sumenep - Puluhan massa yang mengatasnamakan Sumenep anti korupsi (Saku) lakukan Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Kamis (3/9/20).
Pilkada Sumenep 2020
Mereka menuntut agar DPRD mendesak dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik (Parpol) yang telah mengeluarkan rekomendasi terhadap pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep segera dibatalkan.
Koordinator aksi lapangan (Korlap) Saku Abd Basith mengatakan, ada 4 tuntutan yang dilayangkan ke DPRD Sumenep.
Pertama, Saku meminta DPRD agar mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang berkaitan dengan paslon Bupati Sumenep.
Kedua, segera mentersangkakan paslon yang diduga kuat terlibat kasus korupsi. Ketiga, mendesak pimpinan Parpol untuk meninjau ulang Paslon yang terindikasi korupsi. Keempat, Sumenep harus bersih dari pemimpin yang punya kasus korupsi.
"Tujuan kami hanya menyampaikan aspirasi, karena di Sumenep ada kapitalisasi politik, sebagai contoh ketua DPC partai Hanura tidak dapat rekomendasi," katanya.
Disana, ia menuding salah satu Paslon Bupati Sumenep terlibat kasus korupsi yang harus digagalkan rekomendasinya dari Parpol pengusungnya. Sehingga Paslon yang dimaksud digugurkan dari pesta demokrasi pada 9 Desember mendatang.
"Sebaga contoh pasangan Fattah Jasin- Kia Fikri, dia dulu terlibat kasus korupsi Mega proyek yang ada di Tulungagung, jadi itu harus diusut," ujarnya.
Ironisnya, saat ditanya kenapa hanya pasangan Fattah Jasin- Kia Fikri yang di persoalkan, dirinya dengan mantap menjawab belum menelaah pasangan Fauzi-Eva terlibat kasus korupsi atau tidak. Padahal, kubu rival Fattah Jasin tersebut dulunya juga terlibat kasus serupa, yakni kasus dana participating interest (PI) Migas PT Wus.
"Kami tidak melihat itu, karena kasus yang menimpa Fauzi putusanya kejaksaan tinggi sudah jelas, hanya saja kami kecewa tidak ditemui oleh pimpinan DPRD disini, yang pasti dalam 3x24 jam kedepan kami akan menggelar aksi lagi," imbuhnya.
Sementara itu Humas DPRD Sumenep Tabrani mengatakan, semua jajaran DPRD sedang melakukan kunjungan kerja.
"Hari ini pimpinan dan anggota DPRD tidak ada di kantor, lagi tugas kedewanan," tandasnya. (Zai/red)