Rancu Bansos Tak Cair, Dinsos Lumajang Angkat Bicara

MEMOonline.co.id, Lumajang - Belakangan ini, media sosial dihebohkan atas unggahan seorang warga Desa Kalidilem Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, melalui sebuah akun face book.

Dalam unggahannya itu, mempertanyakan mengapa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) sebagaimana dirinya merasa sebagai salah satu penerima BSP (Bantuan Sosial Pangan), tak berisikan saldo / nol, sehingga dirinya tak bisa menerima bantuan hingga selama waktu 6 bulan belakangan ini.

Viral menuai tanggapan, sarat terhimpun anggapan jika ada oknum pendamping PKH yang bermain. Terlebih timbul asumsi jika oknum pendamping PKH menahan / memegang KKS milik seorang warga penerima.

Menjadi sorotan, hingga Dinas Sosial Kabupaten Lumajang turun cek ke lapangan guna memperdetail apa yang sebenarnya terjadi.

Akbar Alamin M.Pd Korkab PKH Lumajang 1 dikonfirmasi media ini membenarkan jika sempat terjadi kesalahan informasi, sehingga sempat timbul tudingan miring pada petugas PKH. Disebut menahan KKS milik warga penerima, hingga diduga mencairkan tanpa sepengetahuan penerima.

"Informasi yang beredar, itu disampaikan kalau pendamping saya (pendamping PKH) itu, bermain di program lain. Saya sudah cek ke lapangan karena ini terkait dengan aduan masyarakat yang beredar di media sosial. Kami langsung berkoordinasi dengan Dindos, kemudian kita turun ke lapangan saya cek ke rumah KPM. Disitu kami cek disana bahwa benar tidak ada yang namanya KKS dibawa oleh petugas," ucap Akbar, Minggu (4/10/2020), dikonfirmasi melalui sambungan cellular.

Diwaktu yang sama, Akbar juga menegaskan kepada semua pihak, begitu juga pada petugasnya (Pendamping PKH) dan yang lain, tidak boleh membawa KKS yang bukan miliknya.

"Jadi KKS itu masih tetap berada di tangan penerima. Biasanya penerima ini titip ke saudaranya untuk mengambilkan bantuannya. Itu terjadi di lingkungan, jadi ada KKS yang tidak dibawa oleh pemiliknya," imbuh Akbar.

"Jadi tidak benar jika ada petugas PKH itu bermain di program yang lain, itukan program BSP yang diadukan. BSP itu Bantuan Sosial Pangan, yang dulu BPNT yang sebelumnya itu raskin. Jadi itu program yang berbeda dan petugasnyapun berbeda. Jadi kalau sampai ke petugas program lain, itu jauh sekali itu. Kami sebagai pimpinan dan yang bagian pengawasan, mengecek langsung ke lapangan dan ternyata tidak sama dengan yang diberitakan," tukasnya.

Akbar mengakui, memang banyak, dari data yang ia minta informasinya dari koordinator BSP Kabupaten Lumajang, bahwa banyak penerima BSP itu memang saldonya 'nol'.

"Nah, diantaranya seperti yang terjadi di Kalidilem itu ternyata nomernya orang tua, nomer ID BDT di DTKS sekarang itu sama dengan punya anaknya. Karena sama, maka ada satu bantuannya yang harus ditutup. Dulu, memang pakai acuan nama, jadi namanya A anaknya B dapat semua baik kartu dan bantuannya, kemudian ada perubahan kebijakan harus mengacu pada ID BDT/DTKS. Dari situ akhirnya muncul bahwa nomernya sama antara orang tua sama anaknya, sehingga salah satunya harus diputus sehingga tidak ada saldo / nol. Memang yang tidak mengirim atau tidak mentransfer bantuannya ini memang dari pusat, itu dihentikan bukam dari daerah / bawah itu bukan," terang Akbar.

Selebihnya Akbar meminta pada masyarakat, agar selalu aktif berkoordinasi dengan petugas, guna menghindari kesalah fahaman. (Her/red)