Pengelola APMS Kepulauan Dilaporkan Warga ke Mapolres Sumenep. Ternyata Ini Alasannya 

MEMOonline.co.id, Sumenep - Hingga saat ini, Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Kepulauan Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus dipersoalkan.

Pasalnya, pendistribusian BBM ke kepulauan, ditengarai penuh kongkalikong. 

Sehingga membuat masyarakat resah   karena menyebabkan harga BBM melambung tinggi.

Menyikapi hal itu, salah satu warga Sumenep Syaifudin, secara resmi melaporkan pengelola Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS) 01 dan 03 ke Mapolres Sumenep, Senin (19/3/2018).

"Demi kemaslahatan warga, terpaksa kami laporkan dugaan adanya penyinpangan ini ke Polres. Karena yang bermain dua APMS itu," kata Syaifuddin, saat ditemui usai laporan di Mapolres Sumenep.

Dikatakan, pelaporan itu berdasarkan hasil invenstigasi yang dilakukan selama beberapa pekan lalu. 

Hasilnya dua APMS tersebut diketahui menjual BBM Bersubsidi jenis Premimun dan Solar kepada pengusaha (pengepul). 

Mestinya kata Syaifuddin, APMS menjual BBM kepada konsumen melalui dispenser.

Selain menyebabkan harga melambung tinggi, juga menyebabkan terjadinya kekosongan di APMS. 

"Saat ini harga premium dikalangan pengecer masih Rp10 per satu botol. Bahkan masyarakat saat hendak ngisi di APMS sering kosong," jelasnya.

Kosongnya BBM itu disinyalir karena adanya permainan anatara pengelola APMS dengan pengepul dengan patokan harga diatas harga eceran tertinggi (HET). 

"Pengepul terkadang menitipkan uang kepada APMS untuk mendapatkan jatah. Kalau bayar di muka pengepul membayar Rp1,4 juta, apabila pembayaran saat pengambilan BBM, pengepul harus bayarRp 1,5-1,6 juta," jelasnya.

Saat ini jumlah pengepul di Pulau Kangean kata Syaufuddin cukup banyak, yakni diatas 10 pengusaha yang mengambil alih pendistribusian BBM secara ilegal.

"Tapi yang kami lampirkan hanya dua pengusaha, yang lain menyusul. Kami harap kepolisian serius mengusut laporan ini," harapnya.

Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Abd Mukid membenarkan adanya laporan tersebut. Hanya saja pihaknya belum bisa memberikan pernyataan karena belum menerima laporan dari penyidik. 

"Masih diproses, kami belum terima laporannya. Kalau belum menerima apa yang mau disampaikan," tegasnya. (Napi/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 09/11/2024 - 12:20

60

Diduga Tambal Sulam Disulap, Jalur Penunjang Pertanian Desa Klanting Dikeluhkan

MEMOonline.co.id, Lumajang- Akses jalan Dusun Wringinsari Desa Klanting Kecamatan Sukodono Lumajang, menjadi...

• 09/11/2024 - 11:53

243

Tudingan Liar Permainan Pupuk Bersubsidi di Sampang, Ini Kata Abdullah Hidayat

MEMOonline.co.id, Sampang- Isu-isu liar terkait permainan pupuk bersubsidi di kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perbincangan hangat di...

• 09/11/2024 - 09:08

176

Patut Ditiru, Jalan Sepanjang 4.470 Meter di Sampang Pakai Dana Swadaya

MEMOonline.co.id, Sampang- Jalan desa yang terletak di desa Batuporo Barat, kecamatan Kedungdung, kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur patut...

• 08/11/2024 - 22:17

1481

Yakin Hasil Survei Warung Kopi, Ketua Banggar DPR RI Optimis Pasangan "FAHAM" Menang 70% di Pilkada Sumenep 2024

MEMOonline.co.id, Sumenep- Keyakinan Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, mengenai kemenangan pasangan calon (Paslon) Achmad Fauzi Wongsojudo dan...

• 08/11/2024 - 19:50

1083

Buya Said Abdullah Berikan Bantuan untuk Petani dan Pesantren di Kampung Halaman

MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, kembali menunjukkan komitmennya pada konstituen di Madura, khususnya...